TASIKMALAYA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kota Tasikmalaya justru menuai kritik. DPRD setempat menilai manfaat ekonomi dari program senilai ratusan miliar rupiah itu belum menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang di pasar tradisional.
Belanja Bahan Baku Terserap Toko Besar
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, mengungkapkan bahwa evaluasi program MBG tidak bisa hanya diukur dari angka penurunan stunting. Menurutnya, keberhasilan program juga harus dilihat dari efek berantainya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita melihat MBG bukan hanya dari sisi stunting. Harus dilihat juga apakah mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM berjalan atau tidak, dan apakah ada dampaknya terhadap PAD daerah,” kata Heri Ahmadi.
Namun, berdasarkan laporan yang diterima DPRD, perputaran uang dari program MBG sejauh ini lebih banyak diserap oleh pemasok dan toko besar. Pedagang pasar tradisional serta UMKM lokal justru belum merasakan dampak langsung dari proyek nasional tersebut.
“Yang terlihat bergerak justru toko-toko besar. Pasar tradisional dan UMKM kecil belum terasa dampaknya. Keluhan yang masuk ke kami lebih banyak dari para pedagang kecil,” ujarnya.
Izin Dapur MBG Belum Lengkap, PAD Terancam
Selain soal distribusi manfaat, DPRD juga menyoroti lemahnya aspek legalitas sejumlah dapur penyedia MBG di Kota Tasikmalaya. Heri menyebut masih ada penyelenggara yang belum melengkapi dokumen perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Kalau bicara PAD, sumbernya dari pajak dan retribusi. Faktanya, masih ada penyedia MBG yang perizinannya belum lengkap. Artinya potensi penerimaan daerah juga belum maksimal,” tegasnya.
DPRD mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga menjadi fasilitator yang membantu penyedia lokal memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. “Pemerintah daerah harus proaktif. Kalau ada yang belum memenuhi syarat, bantu diselesaikan,” kata Heri.
Wali Kota: Potensi Rp200 Miliar Per Tahun Harus Dimanfaatkan
Di sisi lain, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan melihat MBG sebagai peluang ekonomi besar. Ia memperkirakan perputaran dana program tersebut di Kota Tasikmalaya bisa mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun.
“Program MBG ini kalau dikelola dengan baik tentu akan berdampak pada perbaikan gizi sekaligus perputaran ekonomi. Potensi sekitar Rp200 miliar per tahun itu menjadi peluang bagi dapur-dapur dan pelaku usaha lokal yang ada,” tandas Viman.
Meski demikian, DPRD mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak akan berarti jika manfaatnya hanya berputar di kalangan pemasok besar. Bagi legislatif, ukuran keberhasilan MBG di Kota Tasikmalaya bukan hanya berkurangnya angka stunting, tetapi juga sejauh mana uang negara benar-benar menghidupkan pasar rakyat dan UMKM lokal.
