PANGANDARAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menilai arus digitalisasi dalam proses pemilihan umum bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang menuntut kesiapan regulasi dini. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa metode pengawasan yang masih dilakukan secara manual dinilai tidak akan relevan lagi dengan dinamika kontestasi di masa depan.
Lolly mengungkapkan, teknologi digital telah menyentuh hampir seluruh bidang pekerjaan, termasuk cara kampanye, penyebaran informasi, hingga potensi pelanggaran yang kini banyak bergeser ke ruang siber. Kondisi ini memaksa Bawaslu untuk berbenah dari sisi aturan sebelum kontestasi nasional berikutnya bergulir.
Regulasi Jadi Titik Kritis Sebelum Kontestasi 2029
"Ya otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya ya, karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan," kata Lolly saat ditemui wartawan di Pangandaran, Jawa Barat.
Ia menjelaskan, pembenahan regulasi ini bukan sekadar formalitas. Payung hukum yang kuat menjadi pembatas agar langkah pengawasan yang dilakukan tidak melampaui kewenangan atau dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang oleh publik.
"Secara teknologi kami nggak boleh gaptek, secara regulasi harus ada payung hukum yang memayunginya sehingga tidak dianggap 'abuse of power', nah ini yang sedang jalankan," imbuh Lolly.
Dua Tantangan Besar Bagi Jajaran Pengawas
Dalam paparannya, Lolly menyebut setidaknya ada dua tantangan utama yang harus dijawab Bawaslu. Pertama, penyiapan instrumen hukum yang adaptif terhadap lompatan teknologi. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di jajaran pengawas agar mampu mengoperasikan perangkat digital dengan baik.
"Nanti ke depan tidak mungkin lagi (pengawasan) kita masih sangat manual. Padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029," ujarnya.
Lolly menambahkan, kemampuan adaptif menjadi kunci agar Bawaslu tidak tertinggal oleh modus-modus pelanggaran baru yang justru lahir dari kemajuan teknologi. Diskusi yang digelar di Pangandaran itu sekaligus menjadi ajang refleksi kepemimpinan Bawaslu dalam lima tahun terakhir, sekaligus memetakan arah kebijakan pengawasan menuju pemilu mendatang.
