BANDUNG — Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggratiskan sekolah swasta bagi 70 ribu siswa yang tak lolos SPMB Maung dan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) menuai kritik tajam dari DPRD. Anggota Komisi V, Maulana Yusuf, menilai kebijakan itu justru mengaburkan persoalan fundamental pendidikan di Jawa Barat.
Angka 70 Ribu Versus 507 Ribu Siswa Swasta
Berdasarkan data DPRD, jumlah lulusan SMP dan MTs negeri maupun swasta di Jawa Barat pada 2026 mencapai 826.996 siswa. Sementara daya tampung sekolah negeri—SMA, SMK, dan MA negeri—hanya sekitar 319.561 siswa, termasuk kapasitas Sekolah Maung sebanyak 18.176 kursi.
Artinya, lebih dari setengah juta siswa, tepatnya 507.435 orang, otomatis harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. "Lalu pertanyaannya, mengapa pemerintah hanya berfokus pada angka 70 ribu siswa yang tidak lolos Maung dan PCMB?" ujar Maulana saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).
Dasar Penetapan 70 Ribu Siswa Dipertanyakan
Maulana menyoroti ketiadaan kejelasan data siapa saja yang masuk dalam kuota 70 ribu penerima bantuan tersebut. Ia menduga angka itu tidak didasarkan pada pemetaan riil kemiskinan di lapangan.
"Padahal, jumlah siswa yang bersekolah di swasta mencapai lebih dari 500 ribu orang. Apakah 70 ribu siswa tersebut benar-benar berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu?" kata Maulana.
Menurutnya, pemerintah harus memetakan secara jelas kategori siswa tidak mampu dari total 507 ribu siswa yang bakal bersekolah di swasta. Tanpa data akurat, kebijakan sekolah gratis berisiko tidak tepat sasaran dan hanya menjadi solusi parsial.
Kritik: Kebijakan Mengaburkan Persoalan Lebih Besar
Politisi itu menegaskan bahwa program tersebut berpotensi mengaburkan persoalan pendidikan struktural di Jawa Barat. Alih-alih menyelesaikan masalah daya tampung sekolah negeri yang terbatas, pemerintah justru membuat skema bantuan yang datanya bias dan kabur.
"Dari total 507 ribu siswa yang akan bersekolah di swasta, berapa sebenarnya yang masuk kategori tidak mampu? Di sinilah letak persoalannya. Data tersebut menjadi bias dan kabur," pungkasnya.
Maulana mendesak Pemprov Jawa Barat untuk membangun kebijakan pendidikan berbasis data yang valid agar bantuan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar angka administratif.
