BANDUNG — DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Dedi Mulyadi tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Goena menegaskan bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan daerah yang harus ditangani secara paralel dengan perbaikan layanan publik.
Menurut Buky, program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kunci agar pembangunan yang digencarkan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Ia menekankan bahwa pembangunan fisik tanpa diimbangi penguatan ekonomi justru akan menciptakan ketimpangan sosial.
"Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif," kata Buky dalam keterangannya di Bandung, Selasa (19/11/2024).
Visi Jabar Istimewa Butuh Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Buky menilai penguatan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi penting untuk merealisasikan visi pembangunan Jawa Barat 2025-2029, yakni "Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata". Visi tersebut selaras dengan misi ketiga dan keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia mendorong Pemprov Jabar memperkuat transformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Prinsip good and clean governance harus dipegang teguh oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar.
"Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.
Pelayanan Publik Wajib Transparan dan Akuntabel
Penguatan birokrasi tidak boleh berhenti pada tataran administrasi. Buky menegaskan bahwa tata kelola yang baik harus bermuara pada pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel bagi seluruh warga Jabar.
Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi salah satu jalan yang disarankan untuk mempercepat reformasi birokrasi. Selain itu, keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan juga dinilai krusial untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran.
"Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029," tuturnya.
