BANDUNG — Di tengah kemeriahan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Jawa Barat yang digelar terbuka untuk umum di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026), Gubernur Dedi Mulyadi justru menyampaikan evaluasi tajam. Ia mengungkapkan masih ada puluhan ribu warganya yang hidup tanpa aliran listrik, sebuah ironi bagi daerah yang dikenal sebagai lumbung energi nasional.
Dedi Mulyadi atau KDM menyebut angka warga yang belum menikmati layanan dasar itu mencapai lebih dari 80.000 jiwa. Padahal, Jawa Barat memiliki sejumlah pembangkit listrik raksasa, mulai dari PLTA Cirata, PLTA Jatiluhur, hingga pembangkit listrik panas bumi yang kapasitasnya melampaui kebutuhan domestik.
Ironi di Bumi Para Pembangkit Listrik
Data yang disampaikan KDM dalam amanat upacara tersebut menjadi sorotan utama. Bagaimana mungkin provinsi yang menyumbang pasokan listrik besar untuk Pulau Jawa dan Bali, masih ada warganya yang bergelap-gelap di rumah masing-masing.
Kondisi ini menurutnya tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Pemerintah daerah akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. Ia menegaskan akses energi merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara, bukan sekadar program pelengkap.
"Tidak Boleh Ada Rakyat Pulang dari RS Membawa Utang"
Selain persoalan listrik, KDM juga menekankan pentingnya layanan kesehatan yang memihak rakyat kecil. Ia memberikan instruksi tegas kepada jajaran rumah sakit dan tenaga kesehatan di lingkungan Pemprov Jabar agar tidak ada warga yang terbebani biaya saat membutuhkan pertolongan medis.
"Tidak boleh ada rakyat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya hutang karena tidak mampu membayar. Tidak boleh ada rakyat yang operasi caesar, KTP ditahan rumah sakit karena tidak mampu bayar," ujar KDM di hadapan peserta upacara.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional warga yang tidak boleh dikaitkan dengan kemampuan bayar. Ia mengajak TNI, Polri, pengadilan, dan seluruh instansi pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang merdeka, adil, dan sejahtera.
Anggaran Dipangkas untuk Pendidikan dan Kesehatan
Untuk merealisasikan prioritas tersebut, KDM mengaku telah mengambil langkah tegas dengan menunda sejumlah kebutuhan pemerintah. Kebijakan ini ditempuh untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Beberapa pos belanja yang ditunda antara lain pembelian pakaian baru dan properti untuk rumah dinas yang bersumber dari anggaran negara. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen moral dalam mengelola keuangan daerah secara efisien dan berpihak.
"Seluruh penundaan itu untuk mengangkat derajat supaya pendidikan masyarakat Jabar meningkat, minimal 12 tahun. Agar masyarakat Jabar kesehatannya meningkat, ekonomi meningkat, memiliki kesempatan kerja," kata KDM.
Penyelenggara Negara Diminta Contoh Gubernur
KDM juga menyampaikan pesan moral kepada para penyelenggara negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Ia meminta agar kenaikan tunjangan dan fasilitas tidak lagi dijadikan prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diartikan sebagai kemerdekaan dari segala bentuk ketertinggalan dan keterbelakangan. Momentum HUT ke-81 RI ini diharapkan menjadi titik balik bagi seluruh aparatur untuk lebih fokus pada pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
Melalui upacara yang sengaja dibuka untuk masyarakat ini, KDM ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah rakyat, mendengar keluhan mereka, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Komitmen ini kini ditunggu implementasinya oleh 80.000 warga yang masih menanti terang di rumah mereka.
