BANDUNG — Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena menilai pembangunan jalan provinsi dan penerangan selama dua tahun terakhir sudah berjalan baik. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan sektor pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kunci pengentasan kemiskinan.
Menurut Buky, keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik ini penting untuk mendorong kemandirian ekonomi warga. Ia menegaskan bahwa semakin berdaya masyarakat, maka semakin kecil pula beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah daerah.
Tingkat Kepuasan Publik Capai 95,4 Persen
Buky menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,4 persen. Capaian tersebut dinilai perlu diikuti dengan penguatan program pemberdayaan agar dampaknya dirasakan lebih luas.
"Saatnya pemerintah tentu saja menyeimbangkan program prioritas itu terhadap sektor pelayanan dan pemberdayaan masyarakat karena angka kemiskinan dan pengangguran kan masih lumayan cukup tinggi," kata Buky di Bandung, Selasa.
Masih Ada 80 Ribu Warga Jabar Belum Nikmati Listrik
Persoalan akses dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 80 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik pada 2026.
"Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka kami belum bisa 'memerdekakan' seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80 ribu rakyat Jabar yang sampai hari ini belum memiliki akses listrik sehingga ketika malam dia kegelapan," kata Dedi saat peringatan HUT Ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (17/8).
Mengapa Keseimbangan Kebijakan Diperlukan?
Dorongan dari DPRD Jabar ini muncul karena pembangunan infrastruktur yang masif tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan. Buky menilai program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan penguatan UMKM perlu digencarkan secara paralel.
"Semakin masyarakat berdaya, beban pemerintah akan semakin kecil," ujarnya.
Dengan adanya evaluasi dari DPRD ini, publik menanti langkah konkret Pemprov Jabar dalam merealisasikan keseimbangan program pembangunan, terutama dalam hal perluasan akses listrik dan penguatan ekonomi warga di daerah-daerah yang masih tertinggal.
