BANDUNG — Polemik kerusakan jalan di Jawa Barat kembali mencuat. Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial hanya dengan wacana penerapan jalan provinsi berbayar. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang jauh lebih menyeluruh, termasuk pengendalian ketat terhadap kendaraan bertonase besar.
Kendaraan Berat: Biang Kerusakan Jalan yang Terabaikan
Jajang menyebut, kerusakan jalan provinsi tidak semata-mata akibat minimnya anggaran perbaikan. Faktor paling dominan justru berasal dari kendaraan dengan muatan berlebih yang daya dukung jalannya tidak mampu menahan beban tersebut.
"Mobil dengan tonase besar itu yang banyak merusak jalan. Daya dukung jalan kita tidak kuat memikul kendaraan dengan muatan berat, sehingga jalan cepat rusak," ujar Jajang, Selasa (12/5/2026).
Ia menambahkan, pengawasan terhadap kendaraan berat ini menjadi titik kritis. Saat ini, kewenangan jembatan timbang masih berada di tangan pemerintah pusat, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi mutlak diperlukan.
Pajak Kendaraan Bukan Solusi, Anggaran Perbaikan Jalan Capai Rp4 Miliar per Kilometer
Dalam kesempatan itu, Jajang juga mengkritik logika di balik wacana jalan berbayar. Ia menjelaskan bahwa kendaraan pribadi, terutama mobil, sudah dikenakan pajak sebagai barang mewah. Namun, kondisi Indonesia berbeda dengan negara maju yang memiliki sistem transportasi publik memadai.
"Sebetulnya semua mobil memang sudah dikenakan pajak. Mobil itu termasuk barang mewah, terutama kendaraan pribadi. Di luar negeri kepemilikan mobil itu sangat sulit dan mahal, sementara transportasi publiknya sudah memadai," jelasnya.
Ketimbang membebani masyarakat dengan skema baru, Jajang mendorong agar distribusi barang bermuatan besar mulai dialihkan ke moda kereta api. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk menjaga ketahanan infrastruktur jalan raya.
"Ke depan angkutan barang yang besar dan berat seharusnya berbasis kereta. Kalau terus mengandalkan jalan raya, daya dukung jalan tidak akan kuat," tegasnya.
Ia mengingatkan, biaya perbaikan jalan provinsi sangat fantastis. Per kilometernya, Pemprov Jabar harus merogoh kocek sekitar Rp4 miliar. Dengan kondisi jalan yang terus rusak, anggaran sebesar itu dinilai tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan pengendalian muatan kendaraan.
Apa Langkah Selanjutnya untuk Infrastruktur Jabar?
Pernyataan Jajang ini menjadi sinyal keras bagi pemerintah pusat dan daerah untuk segera merumuskan kebijakan komprehensif. Pembatasan tonase kendaraan dan pengalihan moda angkutan barang menjadi dua isu kunci yang harus segera ditindaklanjuti.
Tanpa koordinasi yang solid, kerusakan jalan di Jawa Barat diprediksi akan terus berulang, menghabiskan miliaran rupiah APBD setiap tahunnya tanpa solusi permanen.
