Bandung — Pimpinan dan anggota Pansus XII DPRD Jawa Barat menemui langsung Menteri Kebudayaan Fadli Zon di kantor Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta, untuk memastikan sinkronisasi regulasi tentang pemajuan kebudayaan daerah. Ketua DPRD Jawa Barat Dr. Buky Wibawa, M.Si, menekankan pentingnya penyelarasan antara Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan ranperda prakarsa DPRD agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan terukur.
Jawa Barat menyimpan potensi budaya yang sangat besar di setiap wilayahnya. Sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar arah kebijakan kebudayaan selaras dan program pembangunan di sektor ini mendapat landasan hukum yang kuat.
Penyelarasan Regulasi Pusat-Daerah Menjadi Fokus Utama
"Arah kebijakan tentang kebudayaan ini tidak terlepas dari kewenangan pusat. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan pun berperan penting mengenai peraturan dan perundang-undangannya untuk diadaptasikan di Jawa Barat," ujar Buky.
Menurut ketua DPRD tersebut, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar potensi budaya lokal dapat dilestarikan sekaligus dikembangkan sebagai kekuatan pembangunan. DPRD juga mengharapkan dukungan Kementerian Kebudayaan dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap sektor kebudayaan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Kebudayaan Harus Menjadi Prioritas Pembangunan Daerah
Ketua Pansus XII DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin, menegaskan bahwa sektor kebudayaan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. "Sektor kebudayaan harus menjadi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Jawa Barat," katanya.
Melalui pembahasan ranperda ini, Ahab menekankan pentingnya dukungan dan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. "Kami berharap Kementerian Kebudayaan dapat ikut mengawal keberlangsungan kebudayaan di Jawa Barat, sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah," ujarnya.
Langkah Konkret Memperkuat Sektor Kebudayaan
Konsultasi ini merupakan bagian dari proses pembuatan ranperda yang melibatkan berbagai stakeholder kunci. Pansus XII akan menggunakan masukan dari Kementerian Kebudayaan untuk menyempurnakan draft peraturan daerah sebelum diajukan ke pleno DPRD Jawa Barat untuk dibahas lebih lanjut.
Harapan DPRD Jawa Barat adalah peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan dapat segera disahkan dan menjadi instrumen hukum yang mengatur pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah. Dengan regulasi yang jelas, program-program kebudayaan di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.
