JAWA BARAT — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menegaskan kondisi energi nasional dalam keadaan terkendali. Pasokan BBM, LPG, dan minyak mentah disebutnya masih melimpah, bahkan melebihi batas aman yang ditetapkan negara. "Semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insyaallah nggak ada masalah," kata Bahlil di Jakarta, Selasa (12/5).
Pernyataan ini sekaligus meredakan kekhawatiran publik akan potensi kelangkaan energi di tengah dinamika global. Bahlil mengaku telah melaporkan langsung kesiapan stok tersebut kepada Presiden.
Izin Tambang Mangkrak Mulai Dievaluasi
Selain soal energi, Bahlil juga menyoroti persoalan izin tambang yang tidak produktif. Ia mengungkapkan, ada perusahaan yang sudah mengantongi IUP dan seluruh dokumen perizinan lengkap, tetapi tidak kunjung melakukan aktivitas pertambangan.
"Beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan," ujar Bahlil.
Presiden, menurut Bahlil, telah memberikan instruksi untuk mengevaluasi izin-izin tersebut sejak satu hingga dua bulan lalu. Kini, ia melaporkan perkembangan penataan izin itu kepada kepala negara. Langkah ini dinilai krusial karena izin tambang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, kawasan hutan, dan kepastian investasi.
Izin Bukan Sekadar Aset di Atas Kertas
Pemerintah kini mulai menekankan bahwa izin pertambangan bukan sekadar dokumen legal yang bisa dibiarkan menganggur. IUP yang tidak dijalankan dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi dan menghambat potensi penerimaan negara.
Evaluasi ini menjadi sinyal tegas pemerintah untuk menertibkan izin tambang yang tidak produktif. Dengan begitu, izin yang telah diterbitkan benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian dan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
Bahlil menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses evaluasi ini agar tidak ada lagi IUP yang hanya menjadi aset di atas kertas tanpa aktivitas nyata di lapangan.
