BANDUNG — Komisi I DPRD Jawa Barat resmi menyerahkan aspirasi pemekaran wilayah kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Minggu (3/5/2026). Langkah ini bertujuan mendesak Pemerintah Pusat mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) demi efektivitas pelayanan publik.
Penyerahan dokumen dilakukan bersama Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB). Data terbaru menunjukkan sepuluh wilayah telah mendapat persetujuan DPRD Jabar untuk menjadi daerah persiapan.
Daftar 10 Calon Daerah Baru dan Kesiapan Kabupaten Cirebon Timur
Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar, Taufik Hidayat, menyatakan bahwa aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah kini semakin masif. Hingga saat ini, tercatat ada 10 wilayah yang secara resmi diusulkan sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).
“Hingga saat ini sudah ada 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang mendapat persetujuan DPRD Jabar. Yang terbaru adalah Kabupaten Cirebon Timur,” ujar Taufik Hidayat, Minggu (3/5/2026).
Kesiapan daerah-daerah tersebut diklaim tidak lagi sekadar wacana politik. Masing-masing wilayah telah melengkapi indikator teknis dan administratif secara serius. Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar menilai skor kesiapan sepuluh wilayah tersebut sudah berada pada level memadai.
Urgensi Evaluasi Moratorium Nasional bagi Jawa Barat
DPRD Jabar memandang kebijakan moratorium yang masih bertahan di tingkat pusat perlu segera dievaluasi. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, beban pelayanan publik di Jawa Barat dinilai sudah tidak proporsional dengan jumlah kabupaten/kota yang ada saat ini.
“Secara administratif maupun teknis, Jawa Barat sudah siap. Ini bukan sekadar aspirasi, tapi kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Taufik.
Pemekaran wilayah diproyeksikan sebagai strategi untuk mendekatkan akses pelayanan kepada warga di pelosok. Selain itu, pembentukan DOB diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka pusat ekonomi baru yang lebih mandiri.
Langkah Koordinasi dengan Senator Asal Jawa Barat
Guna memperkuat tekanan di tingkat nasional, DPRD Jabar mengintensifkan komunikasi dengan Komite I DPD RI. Para senator asal daerah pemilihan Jawa Barat diminta mengawal isu ini agar menjadi prioritas dalam agenda pembahasan legislasi nasional.
Koordinasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi wilayah-wilayah yang sudah lama menanti status daerah otonomi. Jika kebijakan moratorium dicabut, Jawa Barat berpotensi melakukan transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.
DPRD Jabar kini menunggu respons konkret dari Pemerintah Pusat terkait pengajuan berkas 10 CDPOB tersebut. Dorongan ini menjadi ujian bagi Jakarta untuk melihat urgensi kebutuhan daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal secara mandiri.
