KUNINGAN — Setiap musim penerimaan murid baru, pemandangan yang sama selalu terlihat di berbagai daerah di Jawa Barat. Sekolah negeri favorit dibanjiri pendaftar hingga harus menolak banyak calon siswa. Di sisi lain, tidak jauh dari sana, sejumlah sekolah swasta sibuk memasang spanduk, membuka stan di pusat perbelanjaan, bahkan mendatangi rumah calon murid satu per satu.
Fenomena ini kerap ditafsirkan secara sederhana: sekolah negeri unggul, sekolah swasta harus berjuang lebih keras. Menurut pengamat pendidikan di Kuningan, tafsir ini keliru dan perlu diluruskan karena berdampak langsung pada cara mengevaluasi lembaga pendidikan.
Zonasi Bukan Jaminan, Prestasi Tetap Pintu Masuk Utama
Sejak sistem PPDB bertransisi menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sekolah negeri memang diuntungkan oleh pendaftaran gratis. Namun, anggapan bahwa zonasi menjadi faktor dominan tidak sepenuhnya benar.
Di Jawa Barat, kuota jalur domisili murni untuk jenjang SMA Negeri hanya sekitar 35 persen dari daya tampung. Untuk SMK Negeri, angkanya bahkan lebih kecil, hanya sekitar 10 persen. Sisanya terbagi melalui jalur afirmasi—diprioritaskan bagi keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) dan murid berkebutuhan khusus—sebesar 30 persen, serta jalur prestasi yang kuotanya mencapai 30 persen untuk SMA dan 55 persen untuk SMK.
“Jalur berbasis prestasi justru lebih dulu diproses sebelum jalur domisili dan afirmasi dibuka,” tulis analis dalam artikel di Kuningan Mass. Hal ini menegaskan bahwa kompetisi berbasis kualitas tetap jadi pintu masuk utama, bukan sekadar pelengkap dari zonasi.
Reputasi, Bukan Status, yang Membuat Orang Tua Rela Membayar
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada sekolah swasta yang sama seperti sekolah negeri favorit: tidak perlu repot mencari calon pendaftar. Ratusan calon murid datang sendiri, bahkan rela membayar lebih mahal dan menempuh jarak jauh, meninggalkan opsi sekolah negeri gratis yang ada di dekat rumah mereka.
Jika status kepemilikan bukan faktor pembeda, apa yang membuat sebagian sekolah swasta “didatangi” sementara yang lain harus terus mengejar? Jawabannya adalah modal reputasi.
“Ketika orang tua bersedia membayar dan rela menempuh jarak yang lebih jauh meskipun ada alternatif gratis yang lebih dekat, itu adalah sinyal kualitas yang jauh lebih valid,” tulis pengamat tersebut. Sekolah swasta yang ramai biasanya telah menunjukkan kualitas layanan nyata—baik dari sisi akademik, kenyamanan, maupun responsivitas terhadap keluhan orang tua dan murid—yang bertahan lintas generasi.
Era Digital Mempercepat Naik-Turunnya Reputasi Sekolah
Membangun modal reputasi membutuhkan waktu puluhan tahun, terutama diwariskan lewat cerita dari mulut ke mulut antar keluarga dan komunitas. Era digital mengubah kecepatan proses ini secara drastis.
Reputasi yang dulu terbangun dalam puluhan tahun kini bisa runtuh hanya dalam hitungan hari jika kualitas memburuk dan akar persoalan tidak segera ditindaklanjuti. Ulasan orang tua di grup percakapan, unggahan di media sosial, dan testimoni alumni yang mudah tersebar menjadi penentu baru bagi orang tua dalam memilih sekolah.
Perbandingan yang tepat bukan lagi “sekolah negeri aman karena zonasi, sekolah swasta harus berjuang”, melainkan bagaimana setiap sekolah—negeri maupun swasta—mampu membangun dan mempertahankan reputasi di tengah persaingan yang semakin terbuka.
