JAWA BARAT — Kekhawatiran soal kemampuan pemerintah membayar cicilan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sempat mencuat dalam rapat dua pekan lalu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dokumen yang dipaparkan saat itu menyebut estimasi dana yang disiapkan hanya Rp 8,1 triliun—jauh di bawah cicilan yang jatuh tempo.
Purbaya membantah angka tersebut. Ia menduga Rp 8,1 triliun merupakan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahap awal. Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan Rp 40 triliun untuk memastikan pembayaran tepat waktu.
"Jadi tidak akan ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah ke utang yang sudah diambil oleh Agrinas untuk KDMP. Kami menjaga kondisi sistem perbankan aman, enggak akan terganggu," ujar Purbaya di Gedung MA, Rabu (2/9). Mekanisme APBN di Balik Kredit Rp 240 Triliun
Skema pembiayaan program ini tidak lazim. Agrinas Pangan, perusahaan yang berdiri kurang dari dua tahun dan semula bergerak di bidang konstruksi, memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari bank-bank Himbara senilai total Rp 240 triliun.
Berdasarkan laporan keuangan BNI hingga Juni 2026, fasilitas tersebut diberikan untuk mendukung pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Bunganya 6% per tahun dengan tenor 72 bulan.
Kemampuan Agrinas membayar utang bukan menjadi faktor penentu kelancaran kredit. Pemerintah menjamin pembayaran melalui APBN secara bertahap selama enam tahun. Namun, prosesnya wajib melalui verifikasi pembangunan fisik Kopdes oleh BPKP.
Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan perusahaannya hanya bertindak sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana koperasi.
"Sesuai PKS dengan Menteri Koperasi, kami sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana koperasi merah putih," kata Joao. Ketimpangan Data Realisasi Pembangunan
Sejauh ini tidak ada laporan keuangan Agrinas yang dipublikasikan. Data realisasi penggunaan kredit pun tidak jelas. Padahal, jumlah yang disalurkan masing-masing bank Himbara telah melampaui Rp 50 triliun per bank.
Data dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menunjukkan progres pembangunan yang tidak merata. Sebanyak 19.222 koperasi telah rampung 100%, sementara 16.180 lainnya masih dalam proses konstruksi. Total 35.857 titik lahan sudah disiapkan untuk pembangunan Kopdes. Risiko Perbankan Jika Pembayaran Tersendat
Pengamat Perbankan Paul Sutaryono menilai keterlambatan pembayaran cicilan berpotensi menaikkan rasio kredit bermasalah (NPL), meski tidak langsung membuat kredit macet. Bank, kata dia, perlu kepastian dari Kementerian Keuangan dan mitigasi melalui asuransi kredit seperti Askrindo dan Jamkrindo.
"Kredit juga tidak akan langsung berstatus macet ketika pembayaran terlambat. Keterlambatan hingga 90 hari dapat membuat kredit lancar masuk kategori kredit dalam perhatian khusus," jelas Paul.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menjaga kredibilitas skema pembiayaan ini. Jika cicilan pertama gagal dibayar tepat waktu, dampaknya bukan hanya ke buku bank Himbara, tetapi juga ke kepercayaan publik terhadap program strategis nasional.
Katadata.co.id telah meminta tanggapan dari keempat bank Himbara, tetapi belum ada respons hingga artikel ini diturunkan. Kewajiban pembayaran pertama jatuh tempo pada 25 September 2026—kurang dari tiga pekan lagi.
