GARUT — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pemberdayaan petani dan pelaku UMKM. Namun, implementasinya dinilai masih menghadapi tantangan politik, sosial, dan tata kelola distribusi pangan.
Pandangan itu disampaikan Aktivis Jawa Barat, Asep Lukman, kepada media, Sabtu (18/7/2026). Menurut dia, keberhasilan MBG sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun rantai pasok yang berpihak kepada produsen kecil.
Koperasi Merah Putih sebagai Aktor Baru Distribusi Pangan
Asep menekankan pentingnya peran Koperasi Merah Putih dalam memperpendek rantai distribusi. Koperasi ini diharapkan mengambil pasokan langsung dari petani dan peternak kecil sehingga hasil produksi masyarakat tidak lagi bergantung pada tengkulak.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi aktor baru yang mengambil pasokan langsung dari petani dan peternak kecil sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien,” ujarnya.
Selain koperasi, Asep menilai konsorsium KADMP dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Konsorsium itu berperan menjaga kualitas produk, stabilitas harga, serta memastikan pasokan tersedia sesuai kebutuhan.
Multiplier Effect hingga 1 Persen dan Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja
Dari sisi ekonomi, program MBG diproyeksikan memberikan dampak luas. Asep menyebut program ini diperkirakan mampu memberikan efek berganda sekitar satu persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja.
“Program ini diperkirakan mampu memberikan multiplier effect sekitar satu persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja,” katanya.
Menurut Asep, bantuan melalui MBG lebih tepat sasaran karena langsung dikonsumsi oleh penerima manfaat. Hal itu dinilai berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Dinamika Politik dan Tantangan Tata Kelola
Asep juga menyoroti resistensi terhadap pelaksanaan MBG. Ia menyebut ada kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa keberhasilan program tersebut dapat memberikan keuntungan politik bagi Presiden Prabowo Subianto menjelang Pemilu 2029.
“Ada kekhawatiran dari pihak tertentu bahwa jika program MBG sukses, hal itu akan memuluskan langkah Prabowo pada Pemilu 2029,” kata Asep.
Ia menilai muncul kecemburuan sosial di masyarakat terkait besaran insentif yang diterima sebagian pihak. Perubahan arah belanja negara dari program konsumtif menuju program berbasis ekonomi kerakyatan juga memunculkan berbagai respons.
Menanggapi usulan agar anggaran MBG dialihkan ke sektor pendidikan, Asep mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan sektor pendidikan masih menghadapi persoalan tata kelola anggaran. Ia berpandangan bahwa peningkatan anggaran harus dibarengi dengan penguatan pengawasan.
“Program sebesar MBG membutuhkan tim yang tidak hanya loyal, tetapi juga memiliki pengetahuan, kemampuan manajerial, dan kepemimpinan politik yang kuat agar tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” tutup Asep.
