JAWA BARAT — Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7), Zulkifli Hasan menyampaikan target penyelesaian masalah MBG secara langsung kepada Presiden. "Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Satu bulan lagi," ujarnya.
Menurut Zulhas, persoalan yang dihadapi cukup beragam. Mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang di lapangan, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, hingga sejumlah titik yang sudah ditetapkan namun belum memiliki SPPG. Ia memastikan timnya akan mengkaji secara mendalam dalam kurun waktu 30 hari ke depan sebelum melaporkan langkah selanjutnya ke Prabowo.
Koperasi Desa Merah Putih: Infrastruktur Subsidi dan Stabilisator Harga
Rapat tersebut juga membahas skema baru distribusi barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Zulhas menjelaskan, KDMP akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang subsidi langsung ke tingkat desa.
Fungsi kedua yang lebih krusial adalah sebagai offtaker. "Nomor dua, dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli," kata Zulhas. Mekanisme ini dirancang untuk menyerap hasil produksi petani dalam jumlah besar ketika harga pasar anjlok, sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha dan Petani
Bagi pelaku bisnis pangan, langkah ini menandakan pemerintah serius membenahi rantai pasok dari hulu ke hilir. Jika koperasi desa benar-benar berfungsi sebagai pembeli utama, petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tengkulak saat panen raya. Bagi investor di sektor konsumer dan pertanian, efektivitas program MBG dan KDMP dalam satu bulan ke depan akan menjadi indikator sentimen pasar.
Rapat ini juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian langsung pada dua program andalan tersebut. Kegagalan atau keterlambatan perbaikan MBG berpotensi memicu kritik publik, sementara suksesnya KDMP sebagai offtaker bisa memperkuat fundamental ekonomi desa. Semua pihak kini menunggu realisasi di lapangan dalam 30 hari ke depan.
