SUMEDANG — Perluasan sistem pembayaran digital QRIS hingga ke pelosok desa menjadi pekerjaan besar yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada penguatan literasi masyarakat agar mereka mau beralih secara sukarela.
"Pekerjaan terbesar adalah memperluas digitalisasi sampai ke desa. Masyarakat harus mendapatkan edukasi agar merasakan manfaatnya secara sukarela," ujarnya di Sumedang, Kamis.
Digitalisasi Cegah Kebocoran Dana Desa
Fajar menambahkan, dengan sistem digital, seluruh transaksi keuangan di tingkat desa bisa terekam secara akurat. Hal ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan serta meminimalkan potensi kebocoran anggaran yang kerap terjadi di daerah.
"Pak Bupati selalu berpesan, good data, good decision, good result. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik, dan keputusan yang baik akan memberi hasil yang baik. Karena itu, data harus terintegrasi melalui sistem digital," kata dia.
Pasar Tradisional hingga Angkutan Umum Jadi Sasaran
Pemkab Sumedang tidak hanya membidik transaksi di kantor desa. Menurut Fajar, pemanfaatan QRIS perlu diperluas ke angkutan umum, pasar tradisional, rumah sakit, dan berbagai layanan publik lainnya. Langkah ini menjadi strategi utama untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.
Ia mengakui masih banyak pelaku usaha yang belum terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Digitalisasi diharapkan mampu memastikan seluruh transaksi tercatat secara transparan dan mudah diawasi.
Indeks ETPD Sumedang Sudah 97 Persen
Upaya ini didorong oleh catatan positif digitalisasi di Sumedang. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) telah mencapai 97 persen, dan seluruh belanja daerah kini sudah dilaksanakan secara non-tunai.
Kinerja transaksi QRIS di Jawa Barat sendiri menunjukkan tren kuat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, nilai transaksi QRIS di provinsi ini pada triwulan I 2026 mencapai Rp86,66 triliun, tumbuh 69,62 persen dibanding tahun lalu. Volume transaksi juga melonjak 89,28 persen menjadi 965,27 juta transaksi.
Jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat tercatat 13,58 juta jiwa, atau sekitar 22,02 persen dari total pengguna QRIS nasional. Momentum ini ingin dimanfaatkan Pemkab Sumedang untuk mempercepat digitalisasi pada sisi penerimaan daerah.
Fokus pada Penerimaan Pajak dan Retribusi
Saat ini, pemkab memfokuskan percepatan pada perluasan pembayaran pajak dan retribusi menggunakan QRIS. Targetnya, capaian ETPD terus meningkat dan ekosistem digital pemerintahan dapat terbangun melalui integrasi sistem informasi.
"Dengan sinergi seluruh pihak, saya optimistis Sumedang mampu menjadi daerah yang semakin maju dalam transformasi ekosistem digital dan pelayanan publik," tutup Fajar.
