Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) mendesak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengalokasikan insentif logistik guna memasok biomassa ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PT PLN (Persero). Langkah ini krusial untuk menekan biaya pengiriman cangkang sawit ke wilayah Indonesia Timur yang selama ini terhambat mahalnya ongkos angkut. Optimalisasi limbah padat ini diproyeksikan mampu mempercepat transisi energi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di sektor hulu perkebunan.
Ketua Umum APCASI, Dikki, menyatakan bahwa cangkang sawit merupakan salah satu komoditas energi terbarukan paling efisien di dunia saat ini. Dalam ajang pameran teknologi sawit PALMEX Jakarta 2026 di JIExpo Kemayoran, Rabu (6/5/2026), ia menyoroti ketimpangan alokasi dana sawit yang selama ini lebih dari 90 persen tersedot untuk subsidi biodiesel.
Menurut Dikki, pemerintah perlu memperluas cakupan insentif BPDPKS agar menyentuh sektor biomassa, khususnya untuk menutupi biaya logistik dari pabrik kelapa sawit (PKS) ke pembangkit listrik. Intervensi ini dinilai mendesak agar PLN dapat mengonversi PLTD di daerah terpencil menjadi pembangkit berbasis biomassa yang lebih murah dan ramah lingkungan.
"Saya mengusulkan persoalan logistic cost cangkang sawit untuk bisa masuk ke PLTD milik PLN harus diberikan insentif melalui anggaran BPDPKS. Jangan hanya biodiesel yang menyerap anggaran. Harus ada juga untuk biomassa demi keadilan alokasi dana sawit," tegas Dikki.
Mengurai Hambatan Logistik di Wilayah 3T
Data APCASI menunjukkan produksi cangkang sawit nasional saat ini menyentuh angka 12 hingga 14 juta ton per tahun. Meski volumenya melimpah, pemanfataannya di dalam negeri masih terkendala oleh letak geografis. Pembangkit listrik milik PLN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), membutuhkan pasokan energi yang stabil namun terbebani biaya kirim yang tinggi dari pusat produksi sawit di Sumatera atau Kalimantan.
Dikki berargumen bahwa pemberian insentif logistik akan menciptakan efek domino ekonomi bagi pengusaha kecil dan menengah (UKM). Selama ini, rantai pasok cangkang sawit melibatkan banyak pengepul dan pengolah skala lokal. Jika serapan domestik melalui PLN meningkat, nilai tambah komoditas ini akan berputar di dalam negeri, bukan sekadar diekspor sebagai bahan mentah.
Selain mendukung ketahanan energi, penggunaan cangkang sawit sebagai substitusi batu bara (co-firing) atau bahan bakar mandiri di PLTD akan membantu target penurunan emisi karbon. APCASI optimistis, dengan dukungan regulasi yang tepat, cangkang sawit bisa menjadi tulang punggung energi hijau yang inklusif bagi masyarakat pedesaan.
Pasar Asia Timur Tetap Stabil di Tengah Isu EUDR
Mengenai regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang sempat memicu kekhawatiran pelaku industri sawit, APCASI menilai dampaknya terhadap ekspor cangkang sawit hampir tidak ada. Hal ini disebabkan oleh peta pasar cangkang sawit Indonesia yang terkonsentrasi di kawasan Asia Timur, terutama Jepang dan Korea Selatan.
"Pasar Eropa untuk cangkang sawit sangat kecil karena kendala biaya logistik dan kebijakan mereka yang membatasi pengiriman energi hijau dari jarak jauh. Pengiriman menggunakan kapal jarak jauh justru dianggap menghasilkan emisi tinggi dari bahan bakar fosil," jelas Dikki.
Jarak tempuh yang pendek ke negara-negara Asia menjadi keunggulan kompetitif Indonesia. Di pasar tersebut, cangkang sawit diterima luas sebagai bahan bakar pembangkit listrik tanpa persyaratan keberlanjutan yang serumit pasar Eropa. Kendati demikian, APCASI tetap mendorong penguatan pasar domestik agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton saat negara lain menikmati efisiensi energi dari limbah sawit nasional.
Kehadiran APCASI dalam PALMEX 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah bahwa hilirisasi sawit tidak melulu soal minyak goreng atau biodiesel. Limbah padat seperti cangkang memiliki nilai strategis yang mampu mengubah wajah kelistrikan di pelosok Nusantara jika didukung dengan skema pembiayaan logistik yang tepat.
