JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi guncangan ekonomi yang tak biasa. Nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS. Namun, intervensi besar-besaran tak kunjung dilakukan. Sikap adem-ayem ini memicu tanda tanya di kalangan pelaku pasar dan pengamat.
Mengapa Pemerintah Tak Kunjung Bertindak?
Hasil analisis intelijen pemerintah menunjukkan keyakinan kuat: pelemahan rupiah tidak akan menjatuhkan kabinet. Sejumlah indikator makro disebut masih terjaga—harga pangan relatif stabil, inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi meningkat. Gerakan oposisi yang menuntut Presiden turun dinilai masih sangat terbatas, hanya digerakkan oleh empat tokoh utama: Prof Saiful Mujani, Ustad Islah Bahrawi, Feri Amsari, dan Ray Rangkuti.
Pemerintah tampaknya lebih memilih menjaga cadangan devisa tetap tinggi ketimbang menggunakannya untuk intervensi pasar yang belum tentu berhasil. Namun, di balik perhitungan itu, konsekuensi lain mulai terasa di dunia usaha.
Pengusaha Besar Mulai Gerah
Kebijakan baru yang disebut sebagai "ideologi baru pembangunan ekonomi" mulai menimbulkan efek samping. Pemerintah gencar membantu pengusaha kecil habis-habisan, namun di sisi lain, ruang gerak pengusaha besar mulai dikurangi. Dua juta hektare lebih kebun sawit disita untuk negara. Sejumlah pengusaha kena denda hingga Rp10 triliun. Usaha nikel dan batu bara disunat hampir sampai pangkal.
Tak hanya itu, pengusaha besar juga "dikedipi" agar membeli surat utang negara bernama Bond Patriot dengan nilai mencapai Rp50 triliun. Danantara, tanpa bekerja pun, bisa memperoleh bunga enam persen dari dana tersebut, sementara hanya membayar bunga dua persen. Keresahan ini tidak ditampakkan di permukaan, namun membara seperti sekam di dalam tungku.
"Skala bisnis pertambangan nikel ada yang dipotong sebesar 70 persen. Ada yang tahun lalu bisa menambang 100, tahun ini hanya boleh 30. Di batu bara kurang lebih sama," demikian gambaran yang beredar di meja-meja makan para pengusaha.
Kucuran Dana ke Usaha Kecil Tersendat
Sementara itu, program yang digadang-gadang untuk menggerakkan ekonomi rakyat belum berjalan optimal. Kucuran "Dana Purbaya" ke perbankan belum mengucur lancar ke usaha kecil di bawah. Bahan pokok program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih banyak dibeli dari perusahaan besar. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pun masih dalam tahap ancang-ancang untuk berlari.
Kasarnya, yang besar-besar sudah mulai kecewa, sementara yang kecil-kecil belum menyambut gembira. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai iklim investasi yang kurang kondusif.
Transisi yang Berisiko
Dahlan Iskan, dalam tulisannya di Radar Sukabumi, menyebut situasi ini sebagai "Guncangan Transisi". Yakni masa peralihan dari kekuatan ekonomi yang bertumpu pada usaha-usaha raksasa menuju kekuatan ekonomi berbasis usaha kecil. Pertaruhannya kini: siapa yang lebih kuat bertahan—pemerintah yang menjalankan ideologi baru, atau guncangan ekonomi yang bisa berkepanjangan?
Presiden Prabowo memiliki keterbatasan waktu. Termasuk untuk membuat rakyat tetap tabah menghadapi guncangan transisi. Apalagi jika guncangannya kian kuat dan kian lama.
