CIREBON — Pemerintah mencatat tonggak sejarah baru dalam sektor kesehatan publik setelah Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) resmi menjangkau 100 juta warga. Program ini mengandalkan jaringan 10.000 puskesmas yang tersebar di seluruh pelosok tanah air untuk mendeteksi penyakit secara dini tanpa membebani biaya masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 70 juta peserta telah memanfaatkan layanan ini. Memasuki periode Januari hingga awal Mei 2026, terjadi penambahan kepesertaan sebanyak 30 juta jiwa, sehingga total akumulasi penduduk yang terlayani mencapai angka 100 juta orang.
Rincian Capaian: 10.000 Puskesmas Jadi Garda Terdepan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, menjelaskan bahwa keterlibatan ribuan puskesmas menjadi fondasi utama dalam pemerataan layanan kesehatan ini. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan akan akses medis yang inklusif sangat tinggi di tingkat akar rumput.
“Sepanjang tahun 2025, CKG telah melayani lebih dari 70 juta peserta. Memasuki tahun 2026 sampai dengan awal Mei 2026, jumlah tersebut telah bertambah lebih dari 30 juta jiwa. Total sudah 100 juta penduduk Indonesia mendapatkan CKG,” ujar Qodari.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini pada masa mendatang. Fokus utama tetap pada aspek preventif, di mana pemeriksaan rutin diharapkan mampu memangkas biaya pengobatan jangka panjang yang biasanya membengkak akibat keterlambatan penanganan medis.
Bagaimana Dampak CKG Terhadap Penurunan Stunting?
Efektivitas pemeriksaan kesehatan gratis ini mulai terlihat pada perbaikan indikator kesehatan di daerah. Salah satu contoh nyata terjadi di Provinsi NTB, di mana pelaksanaan CKG secara masif berkontribusi langsung pada percepatan penurunan angka stunting dan penguatan penanganan tuberkulosis (TBC).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi Triwulan I-2026, prevalensi stunting di wilayahnya turun drastis ke angka 12,88 persen. Angka ini melampaui target nasional yang sebelumnya dipatok pada level 17,5 persen.
“Hasil evaluasi tingkat pusat pada Triwulan I-2026, angka prevalensi stunting di NTB tercatat turun signifikan menjadi 12,88 persen. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 17,5 persen,” tegas Hamzi.
Intervensi Cepat untuk Kelompok Masyarakat Rentan
Pendekatan preventif melalui CKG memungkinkan pemerintah daerah melakukan intervensi lebih awal, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Deteksi dini bukan sekadar prosedur medis, melainkan langkah strategis untuk memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat secara menyeluruh.
Keberhasilan program ini juga menjadi bukti hadirnya negara dalam menjamin hak kesehatan warga tanpa terkendala urusan finansial. Dengan sistem yang lebih merata, pemerintah optimistis ketahanan kesehatan nasional akan semakin kokoh menghadapi tantangan penyakit menular maupun tidak menular di masa depan.
