BANDUNG — Dewan Pimpinan Wilayah Layanan Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia (DPW LBH PPI) Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Rooftop Gedung DPRD Jabar. Organisasi ini hadir sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial di wilayah Tatar Pasundan.
Menangani Sepuluh Perkara Perceraian Sebelum Pelantikan Resmi
Meski baru dikukuhkan secara formal, LBH PPI Jawa Barat tercatat sudah bergerak aktif di lapangan. Ketua DPW LBH PPI Jawa Barat, Dwi Mukti Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membantu menyelesaikan sekitar 10 kasus perceraian di Pengadilan Agama sebelum prosesi pelantikan berlangsung.
Dwi menyoroti tren peningkatan kasus hukum di Jawa Barat yang sering dipicu oleh faktor ekonomi, mulai dari perundungan, penelantaran anak, hingga masalah lansia. Menurutnya, kondisi ekonomi yang tidak stabil berdampak langsung pada keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat bawah.
”Kami hadir sebagai langkah preventif melalui sosialisasi dan pendampingan gratis bagi lansia, kaum disabilitas, serta masyarakat rentan lainnya agar mereka terbebas dari ketidakadilan,” ujar Dwi Mukti Wibowo setelah prosesi pelantikan.
Layanan Hukum Terbuka untuk Umum dan Generasi Muda
Walaupun membawa nama organisasi pensiunan, layanan yang diberikan lembaga ini tidak bersifat eksklusif. Ketua Umum DPN LBH PPI, H. Dharsy Akib menegaskan bahwa pintu bantuan hukum terbuka lebar bagi masyarakat umum dari berbagai kalangan usia, termasuk generasi muda yang membutuhkan bantuan hukum.
Dharsy menjelaskan bahwa komposisi pengurus sengaja memadukan senior yang memiliki jam terbang tinggi dengan tenaga muda yang memiliki energi besar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan hukum berjalan efektif dan responsif terhadap dinamika hukum saat ini.
”Nafas LBH PPI itu adalah gratis. Fokus utama kita menolong orang susah, khususnya pensiunan. Tapi masyarakat umum pun silakan, kami terbuka untuk semua,” tegas Dharsy Akib.
Jawa Barat Jadi Pilot Project LBH PPI di Indonesia
Pengukuhan pengurus di Jawa Barat ini menandai tonggak sejarah baru bagi organisasi tersebut. Jawa Barat tercatat sebagai wilayah pertama di Indonesia yang secara resmi memiliki kepengurusan LBH di tingkat daerah di bawah naungan Dewan Pimpinan Nasional LBH PPI.
Langkah ini diharapkan menjadi pemantik bagi provinsi lain untuk segera membentuk wadah serupa. Fokus penanganan perkara ke depan akan mencakup spektrum yang luas, mulai dari sengketa tanah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga perkara waris yang sering menjadi beban bagi rakyat kecil.
”Hukum itu berat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Begitu terjun ke masyarakat, kita harus siap dengan banyaknya permintaan bantuan yang sifatnya gratis. Kita harus komitmen membantu rakyat kecil,” pungkas Dwi Mukti Wibowo.
