JAWA BARAT — Jalan penghubung antar desa di pesisir selatan Jawa Barat itu rusak di tiga titik paling parah. Warga bergerak mandiri setelah rencana perbaikan yang dijanjikan pada 2024 tak kunjung terealisasi. Dana yang terkumpul murni dari urunan sukarela, tanpa target nominal, dengan kisaran sumbangan Rp50 ribu hingga Rp150 ribu per orang.
Swadaya Warga Jadi Penopang Utama di Tengah Mandeknya Anggaran Desa
Usup, warga Legokjawa yang terlibat langsung dalam proses pengerjaan, mengatakan pembangunan fisik telah mencapai 300 meter. Pengerjaan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan dan jumlah donasi yang masuk dari masyarakat, pengusaha lokal, hingga aparat setempat.
Menariknya, bantuan dari kepala dusun setempat disebut berasal dari uang pribadi, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). "Kalau ada dana, kami maju. Jadi sementara sambil menunggu anggaran dari pemerintah," ujar Usup, Senin (17/8/2026).
Ruas Vital Ekonomi dan Pendidikan yang Terabaikan
Jalan ini bukan sekadar akses biasa. Setiap hari, ruas tersebut dilintasi warga yang bekerja, distribusi hasil pertanian, serta anak-anak sekolah yang berangkat pagi. Kondisi permukaan yang rusak parah menjadi risiko nyata, terutama saat hujan turun dan jalan berubah licin.
Warga menilai kerusakan yang membentang hingga satu kilometer ini membutuhkan penanganan struktural, bukan tambal sulam. Swadaya yang mereka lakukan saat ini hanya solusi darurat agar mobilitas tetap berjalan.
Harapan Percepatan Pembangunan dari Pemkab Pangandaran dan Pemprov Jabar
Semangat gotong royong yang ditunjukkan warga justru menjadi ironi. Mereka khawatir inisiatif mandiri ini malah dijadikan alasan pemerintah menunda kewajiban pembangunan. Warga berharap Pemerintah Desa Legokjawa, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera turun tangan membangun jalan secara permanen.
"Harapannya segera dibangun dengan lebih layak oleh pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tegas Usup.
Selama belum ada kepastian anggaran, warga memastikan perbaikan swadaya akan terus berlanjut. Mereka tidak ingin membiarkan ruas penghubung dua desa ini semakin rusak dan membahayakan penggunanya.
