PANGANDARAN — Mesin cetak di rumah produksi Nining, perajin batu bata di Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, nyaris tak pernah berhenti berputar. Cuaca kemarau memang mempercepat proses pengeringan, tapi di balik kelancaran itu, ia harus berhadapan dengan persoalan bahan bakar yang semakin rumit.
Untuk memenuhi target produksi 5.000 batu bata setiap dua hari, Nining membutuhkan sekitar 50 liter solar per minggu atau 200 liter per bulan. Namun, akses ke solar bersubsidi kini tidak semudah membeli di SPBU.
Surat Berlaku 3 Bulan, Prosesnya ke Parigi
Harga resmi solar subsidi di SPBU memang hanya Rp 6.400 per liter. Tapi untuk mendapatkannya, perajin wajib memiliki Surat Rekomendasi Pembelian BBM dari dinas lengkap dengan barcode atau QR code.
Masalahnya, surat itu tidak berlaku selamanya. Nining menyebut barcode tersebut harus diperpanjang setiap tiga bulan sekali. Prosesnya pun berbelit: mulai dari meminta surat pengantar ke desa, lalu membawa dokumen ke kantor dinas di Parigi untuk diproses dan mendapatkan barcode baru.
"Barcode itu isi suratnya harus diperpanjang tiga bulan sekali. Memang gratis, tapi kita harus ke Parigi. Jauh," kata Nining kepada FOKUSJabar.id di lokasi produksinya.
Selisih Rp 2.100 Per Liter, Perajin Pilih Jalan Pintas
Jarak tempuh dan waktu yang terbuang membuat banyak perajin memilih jalan pintas. Mereka membeli solar dari pengecer dengan harga Rp 8.500 per liter, lebih mahal Rp 2.100 dari harga SPBU.
Konsekuensinya, untuk kebutuhan 200 liter per bulan, Nining harus merogoh kocek ekstra sekitar Rp 420 ribu. Angka yang cukup memberatkan bagi usaha mikro seperti miliknya.
"Ya kita mending bayar saja lah ke eceran. Ya bayar lebih sedikit," ujarnya pasrah.
Tak hanya soal harga, mencari solar eceran pun bukan perkara mudah. Tidak semua penjual bensin eceran menyediakan solar. Kadang Nining harus keliling dulu, bahkan sampai menyedot langsung dari mobil, hanya untuk mendapatkan 10 liter.
Aturan Tepat Sasaran, Realita di Lapangan Berbeda
Nining memahami bahwa aturan yang diterbitkan BPH Migas bersama Pemda ini bertujuan menertibkan penyaluran dan memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, ia menilai implementasinya justru mempersulit pelaku usaha mikro yang membutuhkan solar setiap hari.
"Tujuannya memang baik agar solar subsidi tepat sasaran," tuturnya.
Di Paledah, batu bata masih menjadi andalan ekonomi warga. Hasil produksinya dikirim ke berbagai wilayah di Pangandaran bahkan hingga Jawa Tengah. Jika pasokan bahan bakar tersendat, pesanan pun menumpuk.
"Mesin harus tetap nyala. Kalau berhenti, pesanan numpuk," tutup Nining.
