BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk membasmi segala bentuk premanisme yang berpotensi mengganggu pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) TPPAS Legok Nangka. Ia secara khusus meminta Kapolda Jawa Barat dan Pangdam III/Siliwangi untuk menempatkan personel di lokasi proyek selama 24 jam penuh.
"Saya sudah minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Tidak boleh datang siapa pun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan," kata Dedi dalam keterangan resminya di Bandung, Kamis.
Modus Premanisme yang Dibayangi Pemprov
Dedi Mulyadi mengungkapkan pola klasik yang kerap muncul saat proyek pemerintah mulai berjalan. Ia menyebut akan ada pihak-pihak yang datang dengan seragam atau atribut tertentu untuk meminta keuntungan secara ilegal.
"Biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, pungli. Nanti datang lagi kelompok ini, mengajukan proposal untuk peringatan Agustus, tidak diberi, marah. Saya katakan tidak boleh," ujarnya.
Deklarasi Perang Terhadap Budaya 'Uang Gampang'
Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat menyatakan perang terhadap premanisme. Menurutnya, membiarkan praktik ini sama saja dengan menciptakan preseden buruk bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tanpa bekerja keras.
"Saya menyatakan perang terhadap premanisme. Premanisme, kita membiarkan orang mendapatkan uang tanpa bekerja, ini akan melahirkan sebuah preseden (contoh) buruk," katanya.
TPPAS Legok Nangka: Proyek Strategis Listrik dan Sampah
Pembangunan TPPAS Legok Nangka bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Fasilitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi bersih dan menangani darurat sampah di Jawa Barat.
TPPAS Legok Nangka diproyeksikan mampu menghasilkan listrik hingga 40,79 megawatt melalui teknologi insinerator bersuhu di atas 800 derajat Celsius. Selain itu, fasilitas ini juga akan mengolah sampah plastik menjadi bioenergi dengan konsep ekonomi sirkular.
Dedi Mulyadi berharap proyek ini memberi manfaat luas, termasuk mendukung target elektrifikasi seluruh warga Jawa Barat pada 2027. "Tahun depan seluruh rakyat Jawa Barat sudah punya listrik. Dari 500 ribu yang tidak punya listrik, sekarang tinggal 70 ribu lagi. Tahun depan tuntas," pungkasnya.
