CIBINONG — Bupati Bogor Rudy Susmanto secara resmi memaparkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bogor, ia menegaskan bahwa dokumen perencanaan ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan program prioritas kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Bogor.
Empat Prioritas Pembangunan untuk Tekan Kesenjangan
Rudy menjelaskan, tema besar pembangunan tahun 2027 adalah pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mewujudkannya, Pemkab Bogor menetapkan empat prioritas utama. Pertama, penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Kedua, pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi. Ketiga, percepatan penyediaan sarana dan prasarana. Keempat, penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.
“Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran,” kata Rudy dalam sambutannya.
Proyek Infrastruktur Strategis dan Pengelolaan Sampah
Sejumlah proyek belanja modal besar telah direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, dan Underpass Simpang PDAM Cibinong. Tak hanya infrastruktur jalan, Pemkab Bogor juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Zonasi Jasinga.
Proyek lainnya yang masuk dalam daftar prioritas adalah dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, serta penyediaan gerai pelayanan publik di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Pemerintah daerah juga menyiapkan kompensasi bagi masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga dan TPA Nambo.
PAD Dioptimalkan, Anggaran Masih Defisit
Pada sisi pendapatan, Rudy menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strateginya meliputi penguatan sinergi antarinstansi, optimalisasi basis data potensi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga menjadi salah satu jurus untuk mengejar target penerimaan.
Meski begitu, Rudy mengakui bahwa postur KUA dan PPAS 2027 masih dalam kondisi defisit. Kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat dinilai lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah. “Kami berharap dalam proses pembahasan ini dapat terjalin sinergi untuk menyelaraskan prioritas serta merasionalisasikan postur anggaran,” ujarnya.
Alokasi untuk Desa dan Antisipasi Bencana
Pemkab Bogor juga akan melanjutkan dukungan pembangunan desa melalui bantuan keuangan khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, anggaran disiapkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di 229 desa yang tersebar di 39 kecamatan. Belanja Tidak Terduga (BTT) juga dialokasikan untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana, dan pengendalian inflasi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Rudy menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.
