CIANJUR — Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Barat, Kombes Pol Singgih Hermawan, menyebut Cianjur masih menjadi lumbung PMI ilegal. Berdasarkan data BP3MI, daerah ini berada di posisi tiga besar di tingkat provinsi.
"Cianjur ini lumbung PMI ilegal atau nonprosedural. Bahkan berada di tiga besar di Jawa Barat," ujar Singgih dalam pernyataan yang dikutip baru-baru ini.
Satgas Khusus untuk Pencegahan dan Penindakan
Kapolres Cianjur, AKBP A Alexander Yurikho, mengatakan pihaknya akan membentuk satgas khusus bersama Pemkab Cianjur. Satgas ini tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga melakukan penindakan tegas terhadap para calo atau sponsor yang nekat memberangkatkan PMI secara ilegal.
"Pencegahan dan penindakan kita lakukan. Makanya dalam satgas ini melibatkan seluruh unsur termasuk kepolisian," kata dia.
Sosialisasi hingga Tingkat RT Jadi Prioritas
Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu, menekankan pentingnya sosialisasi masif ke desa-desa. Menurutnya, pencegahan harus menjangkau hingga level RT dan RW agar warga tidak lagi tergiur berangkat secara nonprosedural.
"Tentu perlu sampai ke tingkat desa, RW, hingga RT pencegahannya. Minimalnya dengan sosialisasi secara masif, mekanisme pemberangkatan PMI," ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan risiko yang dihadapi PMI ilegal, seperti kekerasan atau tidak terpenuhinya hak-hak mereka selama bekerja di luar negeri. "Jangan sampai ada lagi warga Cianjur yang mengalami kekerasan atau haknya tidak diberikan karena berangkat secara ilegal ke luar negeri," tegasnya.
Kolaborasi Lintas Instansi Diperlukan
Kombes Pol Singgih Hermawan menambahkan, penanganan PMI ilegal tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu instansi. Kolaborasi antara pemda, kepolisian, dan pihak terkait lainnya dinilai krusial untuk memutus rantai pemberangkatan nonprosedural di Jawa Barat.
"Kami sudah komunikasikan dengan Pak Bupati dan kapolres untuk bersama-sama melakukan langkah pencegahan," kata dia.
Hingga berita ini diturunkan, bentuk kegiatan Satgas masih akan dibahas lebih lanjut antara Pemkab dan Polres Cianjur. AKBP A Alexander Yurikho menyebut mekanisme operasional satgas akan dirumuskan dalam waktu dekat.
