BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait kondisi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang memicu protes orangtua siswa di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ia menilai keresahan yang muncul merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang belum sebanding dengan jumlah pendaftar.
Kemarahan Orangtua Dianggap Wajar, Bukan Kesalahan Masyarakat
Menurut Dedi, pemerintah tidak bisa serta-merta menyalahkan orangtua yang marah karena anaknya tidak kebagian bangku di sekolah negeri. Ia justru mengakui bahwa situasi ini adalah kegagalan penyelenggara negara dalam memenuhi hak pendidikan warga.
"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi, dikutip dari Antara Jabar, Jumat (12/6/2026).
Keterbatasan Sekolah dan Tenaga Pengajar Jadi Kendala Utama
Dedi Mulyadi membeberkan bahwa akar masalah tidak hanya terletak pada jumlah sekolah yang kurang, tetapi juga minimnya ketersediaan tenaga pengajar di lingkungan sekolah negeri. Ia menekankan bahwa pemerintah belum sanggup menyediakan fasilitas pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Jawa Barat.
"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucap Dedi.
Hampir 77.000 Siswa Terancam Tak Tertampung
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 444.000 siswa telah tercatat dalam sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Dari jumlah tersebut, diperkirakan sebanyak 70.000 hingga 77.000 siswa masih berpotensi tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026.
Angka ini menjadi gambaran nyata besarnya kesenjangan antara jumlah peminat dan kapasitas yang tersedia. Dedi menegaskan, pemerintah harus bersikap terbuka dan mengakui kekurangan yang ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan saat ini.
Protes Orangtua Jadi Sorotan, Pemprov Jabar Akui Kekurangan
Aksi protes para orangtua siswa di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat beberapa waktu lalu menjadi pemicu pernyataan terbuka Gubernur. Mereka menyuarakan kekhawatiran anak-anaknya terancam tidak memperoleh bangku di sekolah negeri, yang kemudian direspons langsung oleh Dedi Mulyadi dengan pengakuan atas keterbatasan pemerintah.
Dengan pengakuan ini, Pemprov Jabar diharapkan segera merumuskan langkah konkret untuk mengatasi krisis daya tampung, baik melalui pembangunan sekolah baru, rekrutmen guru, maupun skema alternatif lainnya.
