JAWA BARAT — “Angka kegagalan ini tidak bisa diabaikan. Ini sinyal bahwa ada yang salah dalam proses pendidikan kedokteran kita,” ujar Lucy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Kurikulum Dinilai Tak Sinkron dengan Standar Ujian
Lucy menyoroti ketidaksesuaian antara materi yang diajarkan di kampus dengan bobot soal uji kompetensi. Menurutnya, jika kurikulum fakultas kedokteran tidak selaras dengan standar ujian nasional, maka kurikulum itulah yang harus diubah.
“Kalau kurikulum tidak sesuai dengan muatan ujian kompetensi, maka seharusnya kurikulum yang ada disesuaikan dengan materi uji kompetensi,” tegas politisi tersebut.
Ia juga menekankan bahwa kurikulum yang baik tidak akan berarti apa-apa tanpa didukung dosen yang kompeten. “Petinggi fakultas kedokteran mau tidak mau harus meningkatkan kompetensi pengajarnya agar dapat memenuhi target yang diinginkan kurikulum,” lanjut Lucy.
Seleksi Mahasiswa dan Dampak Maraknya Pembukaan Fakultas Kedokteran
Persoalan lain yang disorot adalah proses penerimaan mahasiswa baru. Lucy menilai maraknya pembukaan fakultas kedokteran dalam beberapa tahun terakhir berpotensi melonggarkan standar seleksi.
“Dengan mudahnya membuka fakultas kedokteran, bisa jadi standar calon mahasiswa semakin tidak ketat. Akibatnya, mahasiswa yang diterima bukan lagi karena faktor kemampuan, tetapi karena faktor lain yang tidak berkaitan dengan akademik,” katanya.
Kondisi ini, menurut Lucy, berdampak langsung pada kualitas lulusan. Mahasiswa yang lolos seleksi dengan standar rendah akan kesulitan menghadapi uji kompetensi yang levelnya lebih tinggi dibanding standar kelulusan di kampus masing-masing. “Akibatnya mereka sulit mengikuti uji kompetensi yang standarnya lebih tinggi dibanding standar kelulusan di kampusnya,” jelasnya.
Desakan Identifikasi Akar Masalah Secara Menyeluruh
Lucy mendesak setiap fakultas kedokteran untuk segera mengidentifikasi akar persoalan di institusi masing-masing. Ia meminta agar evaluasi tidak berhenti pada aspek akademik semata, melainkan juga menyentuh metode pengajaran dan kompetensi dosen.
“Fakultas kedokteran harus mencari penyebab utamanya agar dokter yang gagal uji kompetensi dapat diminimalkan,” tegasnya.
Data kegagalan 1.300 dokter ini menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan kedokteran Indonesia di tengah kebutuhan tenaga kesehatan yang terus meningkat. DPR mengancam akan memanggil pimpinan fakultas kedokteran jika evaluasi tidak segera dilakukan secara transparan dan terukur.
