JAWA BARAT — Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa perumusan insentif masih dalam tahap penghitungan. Pemerintah, menurutnya, belum memutuskan bentuk bantuan yang akan diberikan, apakah berupa stimulus langsung atau insentif di sektor tertentu.
"Itu sedang dirumuskan. Tadi kita diskusinya di sana," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Rabu (10/6/2026). Ia menambahkan, proses penghitungan tengah dilakukan untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling terdampak mendapatkan bantuan yang tepat.
Segmen Pengguna Pertamax yang Berhimpitan dengan Pertalite Jadi Perhatian
Salah satu kekhawatiran pemerintah adalah dampak berantai dari kenaikan harga Pertamax terhadap kelompok konsumen yang selama ini berada di perbatasan antara pengguna BBM subsidi dan nonsubsidi. Misbakhun menyebut kelompok ini sebagai masyarakat yang berhimpitan dengan pengguna Pertalite.
"Yang pasti, biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berhimpitan dengan Pertalite. Nah, kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus," jelas Misbakhun.
Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan bantuan yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil kelompok ini, bukan sekadar kebijakan seragam yang tidak tepat sasaran.
Potensi Dampak Inflasi dan Daya Beli Jadi Pertimbangan Utama
Selain menyusun skema insentif, pemerintah juga tengah mengkalkulasi dampak ekonomi makro dari kebijakan ini. Potensi tekanan terhadap inflasi dan konsumsi rumah tangga menjadi dua variabel utama yang dipantau. DPR berharap insentif yang nantinya dirumuskan bisa menjaga daya beli masyarakat dan meminimalkan efek domino terhadap aktivitas ekonomi nasional.
"Sudah didiskusikan. Sedang lagi dilakukan upaya penghitungan, apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor," ujar Misbakhun.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai bentuk dan besaran insentif. Pemerintah masih menggodok data kelompok sasaran sebelum mengumumkan kebijakan resmi.
