JAWA BARAT — Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu mengingatkan bahwa presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pernah dikritik karena frekuensi perjalanan luar negerinya. Kini pola serupa, kata Andreas, kembali terjadi pada Prabowo. "Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo," ujarnya usai acara Bimtek PDIP di Jakarta, Sabtu (30/5).
Menurut Andreas, kunjungan kenegaraan harus memiliki agenda yang jelas dan disampaikan ke publik sebelum keberangkatan. Ia menilai lawatan terbaru Presiden ke Prancis menuai polemik karena penjelasan baru keluar setelah Prabowo tiba di lokasi. "Ini kan menjadi pertanyaan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan. Seharusnya kan sebelum pergi itu media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu," kata Andreas.
Frekuensi dan Tanggal Kunjungan yang Disorot
Prabowo tercatat telah berkunjung ke Prancis sebanyak tiga kali sejak awal 2026: 23 Januari, 14 April, dan 27 Mei 2026. Ketiga lawatan itu berlangsung dalam rentang waktu kurang dari enam bulan. Andreas mendesak juru bicara Presiden untuk membuka polemik di balik perjalanan tersebut agar publik tidak berspekulasi.
Isi Pembicaraan Prabowo-Macron: Kerja Sama dan Timur Tengah
Sekretariat Kabinet dalam keterangan resmi menyebutkan, saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyoroti kolaborasi bilateral di tengah ketidakpastian global. "Melihat perkembangan dunia ke depan, kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif," kata Prabowo.
Kedua pemimpin juga membahas stabilitas kawasan Timur Tengah yang dinilai berdampak langsung pada energi dunia dan rantai pasok global. Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara untuk Palestina. "Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina," ujarnya.
Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi
Dalam kunjungan terbaru pada 28 Mei 2026, diluncurkan France-Indonesia High Level Business Council di hadapan dua kepala negara. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut langkah itu sebagai upaya memperkuat hubungan ekonomi dan mempercepat realisasi investasi serta perdagangan antara Indonesia dan Prancis.
PDIP menilai seluruh agenda bilateral itu penting, namun transparansi sejak awal perencanaan tetap menjadi syarat utama bagi publik untuk menilai efektivitas kunjungan kenegaraan. Andreas menekankan, presiden pergi mewakili negara, sehingga rakyat berhak tahu sebelum keputusan keberangkatan diambil.
