BANDUNG — Ratusan hingga jutaan rupiah setiap bulan digelontorkan warga di sejumlah RW di Kecamatan Cileunyi untuk retribusi sampah. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, truk DLH tak kunjung datang. Akibatnya, gunungan sampah kini menghiasi pinggir jalan desa, jalan kabupaten, hingga kawasan Pasar Sehat Cileunyi (PSC).
"Jujur, setiap bulan kami tak pernah telat membayar retribusi sampah ke DLH Kabupaten Bandung. Jika ditariknya tertunda terus, kami tak akan membayar retribusi sampah," ujar seorang pengurus RW di salah satu kompleks perumahan Cileunyi, Kamis (14/5/2026).
Besaran Retribusi dan Alasan Warga Menahan Bayar
Berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran retribusi sampah di setiap RW di Cileunyi bervariasi. Mulai Rp 800 ribu hingga lebih dari Rp 1 juta per bulan. Jumlah itu dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), baik di perkampungan padat maupun kompleks perumahan.
Warga menilai pembayaran retribusi tak lagi sebanding dengan layanan yang diterima. "Ini masukan untuk DLH Kabupaten Bandung dan juga Pemprov Jabar. Bagaimana penanganan sampah di wilayah Bandung Raya, termasuk terkait TPAS Sarimukti yang sudah over kapasitas," tegas pengurus RW tersebut.
Kepala UPTD: Silakan Buat Surat, Tapi Ini soal Kuota
Kepala UPTD Kebersihan Wilayah 5 DLH Kabupaten Bandung, Arif, membenarkan adanya ancaman penghentian pembayaran retribusi dari warga Cileunyi. Ia tak bisa melarang langkah tersebut. "Jika ada warga mau menyetop retribusi sampah, kami tak bisa melarang, silahkan bikin surat," ujar Arif saat dikonfirmasi.
Namun, Arif menjelaskan bahwa akar masalahnya bukan pada kemauan petugas. Penundaan penarikan terjadi akibat pembatasan kuota ritase sampah ke TPAS Sarimukti. Saat ini, Kabupaten Bandung hanya mendapat jatah 280 ton sampah per hari, padahal kebutuhan normal mencapai 1.000 ton per hari.
"Bahkan Rabu (13/5/2026) kemarin kuota ritase sudah habis. Kami masih menunggu kuota tambahan lagi baru bisa narik," ungkap Arif. Kondisi serupa terjadi di garasi DLH di Jalan Citaliktik, Soreang, yang juga belum sempat terangkut.
TPPAS Legoknangka: Proyek Raksasa yang Mandek?
Di tengah krisis ini, warga kembali mempertanyakan nasib Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional di Legoknangka, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Proyek yang disebut-sebut telah dibangun dengan biaya besar itu hingga kini belum juga difungsikan.
"Kapan TPPAS Legoknangka dioperasikan?" tanya pengurus RW tersebut. Pertanyaan ini menjadi representasi kegelisahan warga yang merasa solusi jangka panjang tak kunjung direalisasikan, sementara sampah terus menggunung di lingkungan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah titik di Cileunyi. DLH Kabupaten Bandung masih menunggu tambahan kuota dari pengelola TPAS Sarimukti untuk menormalisasi pengangkutan.
/data/photo/2026/02/04/6982e968545f8.jpeg)
