BANDUNG — Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, optimistis angka kepatuhan pajak di seluruh perangkat daerah bisa menyentuh 100 persen sebelum rekonsiliasi pajak semester I rampung pada Juni 2026. Keyakinan itu muncul setelah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung menjadi instansi pertama di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat yang menuntaskan pelaporan SPT Tahunan 2025 melalui Coretax sejak Februari lalu.
“Coretax ini bukan hanya perubahan sistem, tetapi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern, tertib, dan akuntabel. Seluruh ASN harus siap beradaptasi dengan sistem baru ini,” ujar Cakra, Selasa (12/5/2026).
NIK Jadi Identitas Tunggal, Proses Pelaporan Lebih Cepat
Sistem Coretax yang diterapkan tahun ini mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal wajib pajak. Penyuluh Pajak KPP Pratama Soreang, Rizki Adi Nugroho, menjelaskan bahwa fitur prefilled atau pengisian otomatis membuat bukti potong sudah tersedia tanpa perlu diinput manual.
“Bukti potong sudah tersedia otomatis sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat,” jelas Rizki.
Kemudahan teknis ini menjadi faktor utama percepatan kepatuhan di lingkungan Pemkab Bandung. Sebelumnya, banyak instansi masih bergantung pada sistem manual yang rawan keterlambatan dan kesalahan administrasi.
Asistensi Digelar untuk 46 Instansi Pemerintah
Untuk memastikan transisi berjalan mulus, KPP Pratama Soreang bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi dan asistensi pelaporan SPT Masa melalui Coretax pada 6 Mei 2026. Kegiatan itu diikuti 46 instansi pemerintah di Aula BKAD Kabupaten Bandung.
Cakra menambahkan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci. Pihaknya menggandeng BKAD Kabupaten Bandung serta KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Majalaya untuk memonitor progres secara berkala.
Pajak Jadi Tulang Punggung di Tengah Penurunan Transfer Daerah
Langkah ini bukan sekadar mengejar angka administrasi. Cakra menegaskan bahwa di tengah tantangan fiskal dan penurunan transfer ke daerah, pajak menjadi sumber utama pendanaan pembangunan.
“Pajak menjadi sumber utama pembangunan. Ketika kepatuhan administrasi baik, maka kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah juga semakin optimal,” katanya.
Dengan target 100 persen sebelum Juni 2026, Pemkab Bandung berharap bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat dalam mengadopsi sistem perpajakan digital secara penuh.
