GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut mulai memetakan langkah strategis untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam berupa panas bumi sebagai solusi menghadapi krisis energi masa depan. Selain mengejar target bauran energi terbarukan, langkah ini diproyeksikan mampu meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pembangunan daerah.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan bahwa fokus pemerintah daerah saat ini adalah mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pengembangan di wilayah yang sudah siap secara teknis. Menurutnya, pemanfaatan energi panas bumi merupakan pilihan logis karena ketersediaannya yang melimpah di wilayah Jawa Barat, khususnya Garut.
Target Kapasitas 75 Megawatt di Kamojang dan Karaha
Berdasarkan hasil kajian terbaru, terdapat dua titik utama yang diprioritaskan untuk pengembangan sumur baru dalam jangka pendek. Lokasi tersebut berada di kawasan Kamojang dengan potensi kapasitas mencapai 55 megawatt dan wilayah Karaha yang memiliki kapasitas sekitar 20 megawatt.
"Potensi yang sekarang seperti Cisurupan, Kamojang, Karaha, itu juga potensial," kata Bupati Syakur di Garut, Jumat.
Ia menekankan pentingnya akselerasi pembangunan di titik-titik tersebut agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Selain menjadi sumber energi yang relatif murah dan bersih, operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi ini akan berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Saya minta tolong cepat yang pembangunan itu di Kamojang, karena buat kami ini bisa mendukung pemerintah untuk mengurangi krisis energi, yang kedua juga untuk mendorong pertumbuhan PAD Garut," ujarnya.
Upaya Pemkab Garut Terlibat dalam Investasi Pengelolaan
Berbeda dengan pola sebelumnya yang hanya mengandalkan DBH, Pemkab Garut kini mulai menjajaki peluang untuk terlibat langsung dalam investasi pengelolaan panas bumi. Keinginan ini muncul agar daerah memiliki kontrol lebih besar dan mendapatkan nilai tambah ekonomi yang lebih maksimal dari sumber daya miliknya.
Meski menyadari bahwa industri panas bumi membutuhkan modal yang sangat besar, Syakur tetap optimistis pemerintah daerah bisa mengambil peran dalam porsi tertentu. Hal ini sedang dikaji secara mendalam untuk melihat skema kerja sama yang paling memungkinkan bagi keuangan daerah.
"Kita mencoba, peluangnya bagaimana, kita ikut di situ, cuma mungkin tidak bisa keseluruhan, karena itu investasi yang besar ya," tuturnya.
Sinergi dengan Dewan Energi Nasional dan Proyek Cisurupan
Guna memperkuat rencana tersebut, jajaran Pemkab Garut telah menemui Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta belum lama ini. Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait percepatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Selain fokus pada Kamojang dan Karaha, pemerintah daerah juga menyiapkan rencana jangka panjang di kawasan Papandayan, Kecamatan Cisurupan. Saat ini, lokasi di Cisurupan tersebut masih dalam tahap studi pendahuluan untuk memastikan kelayakan teknis dan dampak lingkungannya.
"Sudah menugaskan untuk melakukan studi pendahuluan mengenai potensi panas bumi di daerah Cisurupan, nah, tapi itu namanya studi pendahuluan, biasanya masih membutuhkan waktu yang relatif panjang," pungkas Syakur.
