CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat prasejahtera terus dikebut. Berbeda dengan lembaga pendidikan formal, sekolah ini tidak membuka loket pendaftaran bagi calon peserta didik baru.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengungkapkan bahwa seluruh proses rekrutmen siswa sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN). Langkah ini diambil untuk menjamin bantuan pendidikan jatuh ke tangan keluarga yang benar-benar membutuhkan secara akurat.
Bagaimana Mekanisme Seleksi Siswa Tanpa Pendaftaran?
Sistem penerimaan siswa di Sekolah Rakyat Cirebon memangkas jalur birokrasi pendaftaran yang selama ini menjadi kendala bagi warga kurang mampu. Pemerintah daerah mengandalkan data terpadu yang dikelola oleh kementerian terkait untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut.
“Tidak ada proses pendaftaran. Semua berbasis data terpadu dari pemerintah pusat. Rekrutmen dilakukan oleh Kementerian Sosial,” jelas Hafidz.
Melalui pendekatan berbasis DTSN, pemerintah daerah ingin menghadirkan pendidikan inklusif yang lebih proaktif. Petugas akan langsung menyasar keluarga yang tercatat dalam data kemiskinan nasional agar anak-anak mereka mendapatkan akses belajar yang layak tanpa terhambat urusan administrasi di awal.
Target Pembangunan Fasilitas Rampung Juni 2026
Selain mematangkan sistem rekrutmen, Pemkab Cirebon juga fokus menyelesaikan infrastruktur fisik bangunan. Hingga saat ini, pengerjaan proyek di lapangan dilaporkan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hafidz memastikan bahwa progres pembangunan tidak mengalami kendala teknis maupun administratif yang berarti. Percepatan terus dilakukan agar gedung sekolah bisa segera dioperasikan sesuai garis waktu yang direncanakan.
“Targetnya selesai bulan Juni. Saat ini pembangunan masih berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menekan angka putus sekolah di Kabupaten Cirebon. Dengan mengintegrasikan data kemiskinan pusat dan fasilitas pendidikan daerah, akses bagi kelompok marginal diharapkan menjadi lebih terbuka dan tepat sasaran.
