JAWA BARAT — KPK mengonfirmasi penangkapan lima orang ASN BPK dalam pengembangan kasus suap yang melibatkan Bupati Muara Enim, Edison. Operasi senyap itu digelar sebagai buntut dari pengadaan smart TV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang diduga bermasalah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, suap yang diberikan bertujuan agar temuan BPK atas proyek pengadaan tersebut tidak muncul ke permukaan. "Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah smart TV yang kemarin sudah kita jelaskan dalam konstruksi perkara Muara Enim," kata Budi di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut KPK, suap tersebut diduga mengalir untuk menutup sejumlah temuan BPK atas proyek-proyek di Pemkab Muara Enim. Modusnya, auditor dikondisikan agar tidak memasukkan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan.
"Sejauh ini berkaitan untuk menutup temuan-temuan BPK berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di Pemkab Muara Enim. Salah satunya pengadaan Smart TV tersebut," ujar Budi.
OTT ini merupakan lanjutan dari perkara yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim Edison. KPK sebelumnya telah menetapkan Edison sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi.
Secara keseluruhan, KPK mengamankan 11 orang dalam operasi pengembangan kasus ini. Sebagian besar adalah ASN BPK yang diduga menjadi penerima suap dari pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
KPK belum merinci secara detail peran masing-masing ASN yang diamankan. Namun, lembaga antirasuah itu memastikan kelima orang tersebut tengah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih.
Sebelumnya, dalam kasus yang menjerat Bupati Edison, KPK membongkar adanya setoran rutin sebesar Rp500 juta per bulan yang disebut sebagai biaya "menjaga hubungan baik" dengan sejumlah pihak.
Pengembangan kasus ini menjadi sinyal bahwa KPK tidak hanya menyasar eksekutif daerah, tetapi juga aparat pengawas internal yang seharusnya menjaga integritas laporan keuangan negara.
Dengan diamankannya lima ASN BPK, KPK kini tengah mendalami aliran dana suap yang diterima oleh para auditor tersebut. Lembaga antikorupsi itu juga akan memeriksa apakah ada keterlibatan pihak lain di internal BPK yang turut mengondisikan hasil audit.
Hingga berita ini diturunkan, BPK belum memberikan pernyataan resmi terkait OTT yang menimpa lima ASN-nya. KPK memberikan waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.