INDRAMAYU — Keluhan itu disampaikan Agus Soleh, jemaah haji asal Indramayu yang membawa rombongan 89 orang, dalam kegiatan sosialisasi di salah satu rumah makan Kecamatan Widasari, Jumat (30/10/2026). Menurut Agus, koper jemaah rusak ketika dipindahkan dari Makkah menuju Madinah.
“Koper itu saat perpindahan dari Makkah ke Madinah dilempar-lempar,” ujar Agus.
Agus mengaku tidak mengetahui pasti petugas yang menangani pemindahan koper tersebut. Namun ia memastikan petugas itu bukan berasal dari Indonesia.
Roda Putus hingga Bagian Koper Hilang
Dari 89 jemaah yang dibawa Agus, hampir 20 persen mengeluhkan kondisi koper. Kerusakan paling banyak terjadi pada bagian roda yang putus.
“Dari Indonesia, koper sudah kami urus dan jaga agar tidak rusak. Namun, ketika sampai di sana, banyak yang mengalami kerusakan. Bahkan, ada bagian koper yang hilang,” ungkapnya.
Agus berharap Kementerian Haji meminta pihak terkait di Arab Saudi memberi pengarahan kepada petugas yang menangani koper jemaah. Perbaikan pelayanan dinilai penting agar jemaah Indonesia tidak dirugikan.
DPR RI Ingatkan Dua Maskapai soal Service Level Agreement
Selly Andriany Gantina menyatakan persoalan pelayanan dan kerusakan koper jemaah sudah berulang kali disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji. DPR RI telah mengingatkan dua maskapai pelayan penerbangan haji Indonesia, Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines, agar memenuhi standar sesuai kesepakatan kontrak.
“Kita sudah mengingatkan kepada dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines, agar dalam pelaksanaan kontrak service level agreement (SLA) antara Kementerian Haji dengan pihak maskapai, khususnya terkait pengadaan koper, semuanya benar-benar sesuai dengan standar yang diinginkan,” ujar Selly.
Ia menyoroti proses penanganan koper sejak tiba di bandara, saat transit, hingga pengiriman menuju hotel. Proses itu harus ditangani pihak ketiga dengan sumber daya manusia berkualitas dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
Tenaga Kerja Pihak Ketiga Dinilai Tak Sesuai Standar
Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, penanganan koper melibatkan pihak ketiga dengan tenaga kerja yang dinilai belum memenuhi standar pelayanan. Selly menyebut pihak ketiga itu menggunakan tenaga kerja dari Bangladesh dan Pakistan yang tidak memiliki SOP jelas.
Akibatnya, banyak koper jemaah rusak dan tidak mendapat pertanggungjawaban secara jelas. Selly menegaskan persoalan kerusakan koper harus diatur dalam kontrak kerja sama atau service level agreement.
“Tentu, dalam service level agreement yang dibuat nanti harus ditentukan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan. Kemudian, bagaimana bentuk penggantiannya?” ujarnya.
Koper Hard Case Dinilai Lebih Mudah Rusak
Selly menjelaskan persoalan koper rusak berkaitan dengan perubahan jenis koper yang digunakan. Sebelumnya jemaah memakai koper berbahan kain atau soft case, lalu diganti koper jenis hard case pada periode berikutnya.
Menurut Selly, kualitas koper hard case itu dinilai lebih rendah dibanding koper yang digunakan sebelumnya.
“Kalau sebelumnya menggunakan soft case atau koper berbahan kain, sedangkan sekarang menggunakan hard case yang lebih mudah rusak dan bahannya agak tipis. Jadi, kalau dibanting sedikit saja sudah langsung rusak. Rodanya juga bermasalah, tidak perlu ditanya lagi,” pungkasnya.
Kepastian pertanggungjawaban dinilai penting agar jemaah tidak dirugikan dan memperoleh penggantian apabila barang rusak selama perjalanan ibadah haji.