SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi menilai peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan daerah belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan kabupaten. Melalui forum harmonisasi, DPMD Kabupaten Sukabumi menyatukan pemahaman pemerintah desa terhadap 12 program prioritas Bupati Sukabumi yang menjadi dasar visi Desa Mubarakah.
Kegiatan di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026), membahas sistem evaluasi kinerja desa yang berlandaskan program prioritas tersebut. Pemerintah desa diharapkan memiliki skala prioritas pembangunan yang sama dengan pemerintah kabupaten.
Kades Diminta Jawab Aduan LSM hingga Mahasiswa
Asep Japar menegaskan posisi kepala desa yang strategis dalam struktur pemerintahan. Menurutnya, tanpa kehadiran kepala desa, pelayanan di tingkat bawah akan terganggu.
"Karena kepala desa adalah ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau misalkan tidak ada kepala desa, akan seperti apa," ujar Asep Japar di hadapan para kepala desa yang hadir.
Bupati juga meminta para kades tidak menghindari surat atau pertanyaan yang masuk dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan mahasiswa. Sikap kooperatif dinilai lebih baik daripada membiarkan aduan menggantung.
"Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi," tegasnya.
Forum Dialog Dibagi ke Enam Wilayah
Untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, Asep Japar mendorong pembentukan forum dialog kepala desa. Forum tersebut akan dibagi ke dalam enam wilayah di Kabupaten Sukabumi.
Wadah ini disiapkan sebagai ruang komunikasi terbuka bagi para kades untuk menyampaikan persoalan, tantangan, maupun kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing. Dengan pembagian enam wilayah, keluhan dari desa diharapkan lebih cepat sampai ke pemerintah kabupaten.
Literasi Keterbukaan Informasi untuk Badan Publik Desa
Rangkaian kegiatan juga diisi sesi Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Husni Farhani Mubarok hadir sebagai narasumber.
Husni memaparkan kewajiban badan publik desa menyediakan akses informasi yang akurat bagi masyarakat. Transparansi di tingkat desa menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.
Pemkab Sukabumi menargetkan harmonisasi kebijakan, penguatan komunikasi wilayah, dan pemahaman keterbukaan informasi berjalan seiring. Ketiga hal itu dinilai menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan desa lebih responsif dan selaras dengan 12 program prioritas daerah.