KABUPATEN BEKASI — Pordus II yang diketuai Fajri, warga Perumahan Vila Mutiara Wanajaya, menjadi salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan melalui kegiatan olahraga. Ombi menilai kegiatan yang digagas warga tersebut merupakan aktivitas positif yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah.
"Alhamdulillah, kami telah mendukung kegiatan Pekan Olahraga Dusun yang dilaksanakan warga Dusun II Desa Wanajaya. Tentunya ini merupakan kegiatan positif. Pemerintah harus hadir dalam kegiatan-kegiatan baik seperti ini," ujar Ombi.
Dalam dokumentasi kegiatan, tampak sejumlah warga berfoto bersama dengan deretan piala yang dipersiapkan untuk para peserta. Dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan itu disebut sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif masyarakat.
Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Kawal Serah Terima PSU Perumahan
Dukungan terhadap kegiatan warga, menurut Ombi, harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan infrastruktur lingkungan. Salah satu yang disorot adalah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi telah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas proses serah terima PSU. Persoalan itu perlu terus dikawal agar fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan memperoleh kepastian pengelolaan dan pemeliharaan.
"Kami akan terus mengawal dan memantau prosesnya sampai selesai. Ini penting karena menyangkut kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan," katanya.
Status UHC Prioritas Jadi Pijakan, Ombi Minta Akses Kesehatan Dipermudah
Di sektor kesehatan, Ombi menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 pada 12 November 2026. Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati beserta seluruh jajaran atas capaian Kabupaten Bekasi yang masuk kategori daerah dengan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Capaian tersebut, menurutnya, harus diikuti dengan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ombi mengimbau seluruh perangkat pemerintahan, dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan, memastikan warga mendapatkan informasi, akses, serta pelayanan yang baik ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Imbauan itu mencakup bantuan administrasi pendukung, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Pernyataan Miskin (SPJM), sesuai ketentuan yang berlaku.
Wanti-wanti Pungli di Program Jaminan Kesehatan
Ombi juga mengingatkan agar pelaksanaan program jaminan kesehatan tidak dimanfaatkan oknum untuk melakukan pungutan liar (pungli) maupun praktik yang bertentangan dengan aturan. Pengawasan di DPRD, katanya, akan terus dilakukan terhadap jalannya program tersebut.
"Jangan sampai ada pungli atau praktik-praktik yang melanggar aturan dan mencederai visi misi pemerintah daerah. Kami di DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya program ini," tegasnya.
Ia berharap keberhasilan program kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memiliki keterbatasan ekonomi. Pembangunan daerah, menurut Ombi, tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau masyarakat sehat, masyarakat cerdas, insyaallah Kabupaten Bekasi akan semakin bangkit, maju, dan sejahtera," tutupnya.