GARUT — Penertiban tambang emas ilegal oleh Perum Perhutani KPH Garut di Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng dinilai belum menyentuh akar persoalan. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah tidak berhenti pada pelarangan, tetapi membuka edukasi dan jalur perizinan bagi warga.
Ketua DPK Apdesi Pamulihan, Deden Mustopa, menyatakan penertiban di lapangan harus diimbangi langkah konkret. Menurutnya, potensi emas dan intan di Pamulihan, Pakenjeng, hingga Bungbulang sudah diketahui warga secara turun-temurun.
Potensi Emas Dikenal Warga Sebelum Era Antam
Deden menyebut kekayaan alam di tiga kecamatan itu telah dimanfaatkan jauh sebelum era eksplorasi PT Aneka Tambang (Antam). Pengetahuan itu diwarisi warga lintas generasi, bukan hasil eksplorasi perusahaan.
”Kami berharap ada tindakan konkret dari pemerintah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi agar warga bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan secara legal, safety, dan tidak merusak lingkungan,” ujar Deden, Senin (16/11/2026).
Aktivitas tambang rakyat selama ini terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan status lahan. Sebagian besar kegiatan berlangsung di atas lahan adat maupun di pinggir aliran sungai yang masuk kategori lahan pengairan.
Deden menilai pelarangan sepihak tanpa solusi memutus asa warga yang menggantungkan hidup dari kekayaan alam sekitar. Jika dikelola legal dan berwawasan lingkungan, potensi itu disebut mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah tidak terus bergantung pada dana bantuan pusat.
DPRD Jabar Dorong Izin Tambang Rakyat dan Wilayah Pertambangan Rakyat
Anggota Komisi 4 Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin, meminta aparat dan instansi terkait tidak hanya fokus pada penegakan hukum. Pemerintah didorong membimbing penambang lokal agar mampu beroperasi dengan standar keamanan dan kelestarian lingkungan.
Ahab menegaskan para penambang ilegal di kawasan tersebut pada dasarnya adalah masyarakat kecil yang berupaya menyambung hidup. Solusi jangka panjang yang paling rasional, menurutnya, adalah menerbitkan izin tambang rakyat atau memfasilitasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Ia membandingkan pengelolaan sektor tambang rakyat dengan kebijakan di sektor energi lain, seperti peran PT Pertamina yang diberi kewenangan menampung hasil tambang rakyat secara resmi.
”Kami berharap pemerintah bukan hanya menertibkan semua penambangan di lahan konservasi yang berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga memberikan bimbingan agar para penambang yang notabene rakyat kita sendiri bisa mengelola tambang dengan baik dan ramah lingkungan, bahkan mungkin sampai mereka memiliki izin tambang,” tegas Ahab.
Penertiban Tanpa Pendampingan Berisiko Jadi Solusi Jangka Pendek
Langkah penertiban Perhutani KPH Garut sejauh ini menjadi instrumen penting mencegah kerusakan ekologis lebih luas di kawasan hulu. Kawasan konservasi di sekitar aliran sungai disebut paling rawan terdampak jika penambangan tanpa izin berlanjut.
Tanpa pembukaan akses legalitas dan pendampingan teknis dari negara, siklus penertiban dikhawatirkan hanya menjadi solusi jangka pendek. Aspek kesejahteraan ekonomi warga setempat pun berpotensi terabaikan.
Dua desakan itu kini mengarah pada satu pertanyaan: apakah pemerintah daerah dan instansi terkait akan menyiapkan skema perizinan tambang rakyat, atau penertiban berhenti sebagai operasi lapangan musiman.