BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung akan kembali melayani penerbangan domestik mulai Agustus 2026. Gubernur Dedi Mulyadi juga mendorong pembukaan rute internasional dari bandara tersebut untuk mengerek sektor pariwisata dan ekonomi daerah.
Keputusan ini diambil di tengah upaya pemerintah membagi peran dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Dedi menegaskan, Kertajati tetap difokuskan sebagai pusat layanan penerbangan haji dan umrah.
"Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati," ujar KDM di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Skema Baru: Sopir Bisa Jadi Pemilik Angkot Tanpa Uang Muka
Di sisi transportasi darat, KDM menyoroti kondisi angkutan kota (angkot) yang sudah tidak layak jalan. Alih-alih hanya melakukan penertiban, Pemprov menyiapkan solusi transformasi tata kelola dengan memberdayakan para sopir.
"Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh," kata KDM.
Menurutnya, jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor. Program peremajaan ini akan diarahkan menggunakan kendaraan ramah lingkungan berbasis electric vehicle (EV) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Transportasi Modern Tak Cuma Soal Armada, Tapi Juga Trotoar dan Sampah
KDM menekankan bahwa keberhasilan transportasi publik modern tidak hanya ditentukan oleh kualitas kendaraan. Ia menilai sistem yang baik harus didukung oleh perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan infrastruktur perkotaan.
"Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern," tegasnya.
Gubernur meminta Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan memadai, pengelolaan sampah yang baik, serta sistem keamanan terpadu. Semua itu dinilai vital untuk mengimbangi tingginya mobilitas masyarakat di Jawa Barat.
