KUNINGAN — Ketika listrik padam bergilir, dampaknya tidak merata. Di rumah tangga berpenghasilan rendah, satu jam tanpa listrik bisa berarti makanan beku rusak, anak tidak bisa belajar, atau pekerja lepas kehilangan order. Bagi pelaku UMKM, pemadaman berarti mesin berhenti, transaksi batal, dan stok barang membusuk.
Data BPS mencatat pelanggan PLN pada 2024 mencapai 92,87 juta, dengan 84,66 juta di antaranya rumah tangga. Konsumsi listrik per kapita naik dari 1.411 kWh pada 2024 menjadi 1.584 kWh pada 2025. Angka ini menunjukkan listrik bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan fondasi utama kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
UMKM dan Pedagang Kecil Paling Terpukul
Kelompok paling rentan bukan yang paling keras bersuara. Mereka adalah pedagang frozen food, pemilik warung kecil, pekerja daring, dan rumah tangga miskin yang tidak punya cadangan energi.
Rumah tangga kaya bisa membeli genset atau baterai cadangan. Usaha besar punya sistem back-up power. Namun bagi pedagang kecil, satu jam listrik padam bisa berarti pendapatan harian hilang. "Satu jam listrik padam bagi rumah tangga mapan mungkin hanya berarti pendingin udara mati. Bagi pedagang kecil, itu pendapatan harian yang lenyap," tulis laporan dari Kuningan Mass.
Dalam perspektif kebijakan publik, dampak pemadaman harus dibaca bukan hanya dari durasi gangguan, tetapi dari siapa yang menanggung kerugian terbesar. Ketimpangan energi ini memperlihatkan bahwa gangguan teknis yang sama bisa menimbulkan beban ekonomi yang berbeda.
Bukan Sekadar Gangguan Teknis, Melainkan Tata Kelola
Pemadaman bergilir bisa dipicu gangguan pembangkit, beban sistem, atau pasokan energi primer. Namun jika terjadi berulang dan berdampak luas, ia tidak boleh berhenti disebut masalah teknis.
PLN berada dalam struktur monopoli alamiah yang ditopang negara. Konsumen tidak bisa berpindah ke penyedia lain ketika layanan buruk. Oleh sebab itu, akuntabilitas PLN dan pemerintah harus lebih tinggi daripada perusahaan biasa. "Jika disiplin pasar tidak tersedia, maka disiplin regulasi, transparansi, audit, dan kontrak kinerja harus diperkuat," tulis laporan tersebut.
Masalah pasokan batu bara menjadi salah satu contoh. Kebutuhan batu bara PLN pada 2026 diproyeksikan sekitar 154 juta ton, sementara kontrak yang tersedia baru sekitar 134 juta ton. Selain volume, kualitas batu bara juga penting karena sebagian pembangkit membutuhkan spesifikasi tertentu. Pasokan aman di tingkat nasional belum tentu aman di pembangkit tertentu.
Transparansi Informasi: Titik Lemah yang Berulang
Masalah terbesar dalam pemadaman bukan hanya lampu mati, tetapi ketidakpastian. Masyarakat sering tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penyebab, durasi, wilayah terdampak, estimasi pemulihan, dan hak kompensasi.
Informasi kerap datang terlambat, tidak seragam, atau tersebar melalui kanal informal. Bagi pelaku usaha, ketidakpastian waktu sering lebih merusak daripada pemadaman itu sendiri, karena mereka tidak bisa menyusun keputusan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan.
PLN perlu membuka dashboard pemadaman real time yang mudah diakses publik. Di dalamnya harus terlihat wilayah terdampak, penyebab gangguan, estimasi pemulihan, durasi aktual, dan status kompensasi. Transparansi seharusnya menjadi standar minimum, bukan pengecualian.
