JAWA BARAT — Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mengungkapkan koordinasi dengan tim Jokowi telah berjalan. Agenda pertemuan dengan kader dan masyarakat disusun hingga tingkat kabupaten/kota, bahkan kecamatan. "Beliau menyatakan masih sanggup untuk ke kabupaten/kota, bahkan bila perlu sampai ke kecamatan PSI dikunjungi oleh beliau dan masyarakat," ujar Bestari saat dihubungi, Selasa (26/5).
Tiga Wilayah Prioritas Kunjungan
Bestari merinci tiga provinsi prioritas kunjungan Jokowi dalam waktu dekat: Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat. Ia belum bersedia membeberkan jadwal pasti kedatangan mantan Wali Kota Solo tersebut. "Ya sudah disampaikan beliau, bahwa yang terdahulu, yang paling duluan akan dikunjungi itu tiga, yaitu Lampung, NTT, dan Jawa Barat," katanya.
Menurut Bestari, selain memenuhi undangan dari relawan dan tokoh masyarakat, Jokowi dijadwalkan bertemu langsung dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI di wilayah setempat. "Undangan ini macam-macam, banyak. Baik dari tokoh-tokoh masyarakat, ataupun organisasi, ataupun relawan yang ada di seluruh Indonesia," tambah Bestari.
Dukungan yang Disampaikan Sejak Kongres
Bestari menegaskan, rencana blusukan ini merupakan realisasi dari pernyataan dukungan Jokowi dalam kongres partai. Saat itu, Jokowi berkomitmen turun langsung menemui kader PSI meskipun kondisi kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Kini, setelah dinyatakan fit, komitmen tersebut mulai dijalankan.
Pernyataan Jokowi Soal Kesehatan
Jokowi sendiri telah mengonfirmasi kesiapannya kembali melakukan lawatan ke daerah. Dalam pernyataannya di Solo, Selasa (26/5), ia menegaskan kondisi tubuhnya telah pulih total. "Ya ini kan saya banyak undangan-undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya, saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada," ujar Jokowi.
Ia juga menyebutkan lawatan ke depan akan lebih banyak diisi interaksi langsung dan pemberian motivasi kepada masyarakat. Tidak ada agenda politik formal yang disebutkan secara spesifik dalam pernyataan Presiden ke-7 tersebut.
