BANDUNG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Muhamad Sidkon Dj menilai pemberian remisi bukan sekadar pengurangan masa hukuman. Lebih dari itu, ia mendorong agar momentum ini dipakai warga binaan untuk melakukan introspeksi diri dan mempersiapkan masa depan setelah bebas.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Upacara Penyerahan Remisi Umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapas Kelas IIA Banceuy, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).
Menurut Sidkon, remisi yang diberikan negara merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi warga binaan dalam mengikuti seluruh rangkaian pembinaan selama di dalam lapas. Proses ini dinilai penting sebagai bekal utama sebelum mereka kembali hidup normal di lingkungan sosial.
"Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan," ujarnya di lokasi acara.
Lebih lanjut, politisi asal daerah pemilihan Jawa Barat itu menekankan bahwa masa pembinaan harus dimaknai secara positif. Ia berharap para warga binaan mampu keluar sebagai pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Remisi juga menjadi pengingat bahwa negara memberikan kesempatan kedua bagi setiap warga binaan untuk berkontribusi kembali. Sidkon mengajak mereka untuk memanfaatkan sisa masa pembinaan dengan sebaik-baiknya.
"Momentum ini juga untuk mendorong mereka melakukan introspeksi dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat," tegas Sidkon.
Lapas Kelas IIA Banceuy sendiri merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di tengah Kota Bandung. Keberadaan lembaga ini menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana di Jawa Barat, khususnya dalam proses pembinaan narapidana.
Kegiatan upacara penyerahan remisi ini rutin digelar setiap tahun sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti lapas terus terjaga demi kelancaran program reintegrasi sosial.
Sidkon berharap ke depan pembinaan di Lapas Banceuy semakin optimal sehingga angka residivis di Jawa Barat dapat terus ditekan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, dinilai krusial untuk menghadirkan program pembinaan yang lebih efektif dan manusiawi.