JAWA BARAT — Rosan, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, baru saja kembali dari kunjungan ke tiga kota di Arab Saudi: Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI, ia menyampaikan perkembangan terkini proyek tersebut langsung kepada Presiden.
"Kita sudah proses untuk pemilihan arsiteknya, ilustrasinya seperti apa, Bapak Presiden minta di-update," kata Rosan usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo.
Selain membahas proyek Kampung Haji, Rosan juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan pejabat kementerian investasi Arab Saudi dan penasihat Raja. Salah satu peluang yang ditawarkan adalah kepemilikan saham di bandara Madinah.
"Kebetulan ada kerja sama dengan kementerian investasi di sana, kebetulan menteri investasinya juga baru mengundang saya, dan bertemu juga dengan penasihat Raja, dan beberapa kerja sama di bidang airport di Madinah, salah satunya yang ditawarkan untuk Danantara mempunyai porsi kepemilikan di airport Madinah," ujarnya.
Menanggapi tawaran itu, Rosan menyatakan Danantara masih melakukan penjajakan dan berkomunikasi dengan Mada International Holdings/Mada Group selaku pengelola bandara di Madinah.
Dalam kesempatan yang sama, Rosan melaporkan perkembangan perbaikan sistem kerja di tubuh BUMN. Fokus utamanya adalah mengurangi lapisan birokrasi yang selama ini kerap memperlambat pengambilan keputusan, terutama di perusahaan-perusahaan besar.
"Arahan-arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga," jelas Rosan.
Hingga akhir Juli 2026, perampingan telah dilakukan pada 274 perusahaan. Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada bulan lalu, Presiden Prabowo menyatakan penghematan dari penutupan, merger, dan konsolidasi 250 BUMN bisa mencapai Rp50 triliun. Angka itu berasal dari biaya rutin yang dipangkas, seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, hingga biaya listrik.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa maksimal 350 perusahaan dari semula 1.077 BUMN hingga akhir tahun 2026. "Mereka (Danantara) menyanggupi," kata Prabowo.
Selain soal struktur organisasi, Rosan juga melaporkan perkembangan proyek-proyek hilirisasi yang tengah berjalan di bawah koordinasi Danantara.