BANDUNG — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmad menegaskan bahwa sisi finansial dan administrasi dalam penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, risiko temuan hukum dan administrasi kerap menghantui agenda besar jika pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara transparan dan tertib.
"Target kita ada tiga, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan yang berdampak pada perekonomian masyarakat, dan sukses administrasi," kata Hasbullah dalam keterangan di Bandung, Jumat malam lalu.
Hasbullah menekankan bahwa ketiga target tersebut harus berjalan beriringan. Ia tidak ingin kesuksesan di arena pertandingan justru tercoreng oleh persoalan administratif yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.
Penekanan pada tata kelola keuangan ini muncul karena Porprov melibatkan anggaran besar dari APBD Provinsi Jawa Barat serta APBD kabupaten/kota tuan rumah. Pengawasan ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat biasanya menyasar event olahraga berskala besar seperti ini.
Hasbullah mengingatkan bahwa pertanggungjawaban keuangan yang tidak rapi bisa berujung pada proses hukum. Ia mendorong panitia untuk bekerja sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Porprov XV Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 20 November 2026. Ajang ini akan diselenggarakan di tiga wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok.
Upacara pembukaan akan digelar di Kota Bekasi pada 7 November 2026. Sementara itu, upacara penutupan direncanakan berlangsung di Kota Bogor pada 20 November 2026.
Dengan waktu persiapan yang masih panjang, DPRD Jabar berharap seluruh panitia di tiga daerah bisa berkoordinasi dengan baik. "Sukses administrasi bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan," pungkas Hasbullah.