BANDUNG — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke tingkat daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan jajarannya di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, turun memantau langsung proses pengolahan makanan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sekarang untuk memastikan program itu menjadi efisien Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi,” ujarnya, Jumat (4/9/2026).
Pengawasan ini menyasar langsung ke dapur-dapur MBG yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Purbaya menjelaskan, para pegawai Kemenkeu di daerah melakukan pemeriksaan secara bergilir untuk memastikan tidak ada pemborosan dalam rantai pasok maupun proses produksi makanan.
Pegawai Kemenkeu Berjaga di Dapur MBG
“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus skenarionya ke depan untuk MBG,” sambung Purbaya.
Langkah ini merupakan bagian dari instruksi Presiden agar program prioritas nasional itu berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Pemantauan di lapangan dianggap krusial karena distribusi MBG menyentuh jutaan penerima manfaat yang tersebar hingga ke pelosok desa.
Berkaca pada Penurunan Anggaran dari Rp 300 Triliun
Kemenkeu mencatat telah terjadi penurunan signifikan pada pagu anggaran MBG. Semula dialokasikan Rp 300 triliun per tahun, angka tersebut terus ditekan menjadi Rp 260 triliun, lalu kembali turun ke posisi Rp 240 triliun seperti yang tertuang dalam pagu indikatif tahun 2027.
Purbaya mengungkapkan telah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk kembali mengefisiensikan belanja. “Saya sudah bicara dengan Kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 triliun,” ujarnya.
Target 72,4 Juta Penerima Manfaat di 2027
Di sisi lain, BGN terus berupaya memperluas jangkauan program meski anggaran dipangkas. Berdasarkan surat bersama pagu indikatif Menteri Keuangan nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, total anggaran BGN tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 240,2 triliun.
Kepala BGN Sudaryono memastikan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target pemenuhan gizi nasional bagi 72,4 juta penerima manfaat. Cakupannya meliputi anak usia PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari total pagu tersebut, Rp 232,8 triliun (96,95 persen) dialokasikan untuk program pemenuhan gizi, sedangkan Rp 7,32 triliun (3,05 persen) untuk dukungan manajemen.
“Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini guna mencapai target pemenuhan gizi nasional,” papar Sudaryono.
