CIREBON — Pemkab Cirebon tidak mau menunggu penempatan guru dari pemerintah pusat untuk memulai operasional Sekolah Rakyat. Opsi guru sementara dipilih agar kegiatan belajar mengajar tidak molor dari jadwal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan, tenaga pendidik sementara akan direkrut dari aparatur berstatus PPPK di lingkungan pemkab. Mereka akan bertugas hingga pemerintah pusat menempatkan guru tetap.
"Kami menyiapkan guru sementara agar proses belajar mengajar bisa langsung berjalan ketika para siswa mulai masuk asrama," kata Hendra di Cirebon, Selasa.
Rincian Kebutuhan Guru per Jenjang
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon membutuhkan total 35 guru yang tersebar di tiga jenjang pendidikan. Rinciannya, lima guru untuk Sekolah Dasar (SD), serta 15 guru masing-masing untuk jenjang SMP dan SMA.
Selain tenaga pengajar, pemkab juga menyiapkan tenaga pendukung seperti wali asrama, wali asuh, petugas kebersihan, pramusaji, hingga tenaga kesehatan. Semua tenaga ini akan melibatkan unsur yang sudah berpengalaman dalam pendampingan sosial dan pelayanan masyarakat.
270 Calon Siswa Jalani Tes Kesehatan
Sebanyak 270 calon peserta didik dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki asrama. Mereka berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA dengan masing-masing satu rombongan belajar berisi 90 siswa.
Pendampingan psikolog juga akan disediakan untuk membantu para siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang menerapkan sistem asrama. Ini menjadi perhatian khusus karena sebagian besar siswa kemungkinan baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua.
Menunggu Juknis dari Kemensos
Hendra mengakui, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial, terutama mengenai mekanisme penugasan dan hak bagi guru sementara selama bertugas di Sekolah Rakyat. Tanpa juknis tersebut, sejumlah aspek administratif belum bisa difinalisasi.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial, terutama mengenai mekanisme penugasan dan hak bagi guru sementara selama bertugas di Sekolah Rakyat," ujarnya.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pemerintah pusat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan sistem asrama, siswa diharapkan bisa mendapatkan pendidikan dan pendampingan secara intensif. Pemkab Cirebon menjadi salah satu daerah yang ditunjuk untuk menjalankan program percontohan ini.