BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung tidak hanya menyiapkan skema permodalan ringan bagi pelaku UMKM, tetapi juga mengajak pihak swasta turun langsung dalam pembinaan. Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengatakan, pihaknya membuka pintu bagi perusahaan untuk terlibat dalam pelatihan, sementara urusan pendanaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Skema Kolaborasi: Perusahaan Beri Pelatihan, Pemkab Siapkan Modal
"Kita ada program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan dan bisa dikolaborasikan dengan perusahaan. Perusahaan bisa melakukan pelatihan UMKM, sedangkan permodalannya bisa dengan pemerintah Kabupaten Bandung," kata Ali Syakieb di Bandung, Jumat.
Skema ini dirancang untuk mengatasi dua persoalan klasik UMKM sekaligus: akses permodalan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ali menilai, selama ini kendala utama bukan hanya soal uang, melainkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnis.
Target 10.000 Wirausaha Baru per Tahun, Rasio Kewirausahaan Meningkat
Program ini menjadi bagian dari target besar Pemkab Bandung mencetak 50.000 wirausaha muda secara bertahap. Capaian tahunan yang dibidik sekitar 10.000 wirausaha baru. Data Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025-2029 menunjukkan rasio kewirausahaan meningkat dari 0,92 persen pada 2020 menjadi 3,72 persen pada 2024.
Jumlah pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) juga melonjak signifikan, dari 15.755 menjadi 71.011. Potensi pertumbuhan masih terbuka lebar mengingat Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk sekitar 3,9 juta jiwa dengan 80 persen di antaranya merupakan usia produktif.
Mengubah Mindset Pencari Kerja Jadi Pencipta Lapangan Kerja
Ali mengakui, tingkat pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Pola pikir masyarakat yang masih didominasi sebagai pencari kerja dinilai perlu diubah menjadi pencipta lapangan kerja melalui usaha mandiri. "Kita ingin mengubah mindset masyarakat agar menjadi entrepreneur atau wirausaha, sehingga bisa memajukan Kabupaten Bandung ke depan," ujarnya.
Selain pemberdayaan UMKM, Wakil Bupati juga mengajak perusahaan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyelesaian persoalan banjir dan pengelolaan sampah. Hal ini dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara sektor swasta dan pemda.
