SUMEDANG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan tidak ada rencana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Pernyataan itu disampaikan menanggapi wacana yang belakangan muncul di tengah masyarakat.
"Enggak ada itu, itu narasi dari siapa? Narasi enggak jelas itu," ujar Dedi Mulyadi seusai prosesi budaya penyerahan Mahkota Binokasih kepada Keraton Sumedang Larang di Gedung Srimanganti, Kompleks Gedung Negara, Senin (18/5/2026).
Milangkala Tatar Sunda Bukan Ajang Ganti Nama
Menurut Dedi, rangkaian kegiatan Milangkala Tatar Sunda yang diisi Kirab Mahkota Binokasih di sejumlah daerah sama sekali tidak terkait dengan isu perubahan nama provinsi. Ia menekankan bahwa acara tersebut murni untuk membangkitkan semangat budaya dan kebersamaan warga Jawa Barat.
"Yang harus dilihat itu implikasi dari kegiatan ini cukup kuat. Coba lihat hotel-hotel penuh, kunjungan ke Jawa Barat makin meningkat, dan beberapa daerah mulai tampak bersih," tutur dia.
Spirit Warga Jadi Modal Utama
Pria yang akrab disapa KDM ini menyebut antusiasme masyarakat selama rangkaian kegiatan budaya tersebut sangat luar biasa. Ia mengklaim jumlah penonton yang terlibat sudah mencapai jutaan orang selama prosesi keliling.
"Bahwa spirit Jawa Barat ini sangat kuat, misalkan spirit orang-orang menyaksikan, kalau dikalkulasikan itu sudah jutaan orang, dari kita keliling itu kan dan peristiwa ini tidak pernah ada di Jawa Barat," ucap Dedi.
Catatan untuk Pembenahan Daerah
Dari rangkaian kegiatan budaya tersebut, Pemprov Jawa Barat mencatat sejumlah catatan penting untuk pembenahan ke depan. Dedi menyoroti perlunya peningkatan kebersihan, penataan lingkungan, dan penguatan tata arsitektur di setiap daerah.
"Catatannya adalah, ke depan seluruh daerah di Jawa Barat harus lebih baik, kebersihannya harus ditingkatkan, penataan lingkungan harus dikuatkan, tata arsitek (tiap daerah) harus mulai dibangun, branding-nya harus mulai dikembangkan, serta tata estetikanya harus sangat kuat," tutur dia.
Keraton Dikepung Bangunan Baru
Salah satu yang menjadi perhatian Dedi adalah kondisi bangunan keraton di Jawa Barat yang dinilai kurang mendapatkan ruang terbuka. Ia mencontohkan keraton di Cirebon yang kini dikepung bangunan-bangunan baru yang tidak selaras.
"Nah nanti ke depan itu, harus selaras, jadi bisa mendatangkan gelombang publik untuk datang. Sehingga, saat ini banyak yang berkunjung tapi tidak menginap, karena tidak memiliki nilai ekonomi yang kuat," tutur dia.
Jangan Dulu Berpikir Pariwisata
Meski optimistis, Dedi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru mengejar sektor pariwisata. Ia menekankan pentingnya fokus pada proses pembenahan dasar di tingkat desa dan kota terlebih dahulu.
"Tetapi yang paling utama untuk saat ini, jangan dulu berpikir pariwisata, jangan berpikir orang berkunjung. Mikirnya satu saja, kita urus lembur kita, kita tata kota kita, jangan dulu berpikir hasil kemudian melupakan proses," ujar Dedi Mulyadi.
