JAWA BARAT — Enam wilayah yang terdampak kebijakan tersebut adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta. Keputusan ini diambil BGN setelah pemerintah daerah setempat memberlakukan PJJ untuk menghindari risiko paparan abu vulkanik bagi pelajar.
"Penyesuaian operasional MBG bersifat sementara dan akan mengikuti perkembangan kondisi serta kebijakan pembelajaran di masing-masing wilayah," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati dalam keterangan resmi, Senin (7/9).
BGN menegaskan bahwa program MBG pada satuan pendidikan berjalan mengikuti aktivitas pembelajaran tatap muka. Dengan diberlakukannya PJJ, mekanisme penyaluran makanan di sekolah tidak dapat dieksekusi, sehingga operasional dihentikan sementara.
Kebijakan PJJ ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat. Selain Jawa Barat, wilayah terdampak erupsi yang juga memberlakukan PJJ mencakup Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan Provinsi DKI Jakarta.
Berbeda dengan enam wilayah lainnya, Kabupaten Sukabumi belum memberlakukan PJJ dan masih berada dalam status imbauan penggunaan masker. BGN terus memantau perkembangan kondisi di wilayah tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah operasional sesuai situasi terkini.
"Kami terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Operasional MBG akan disesuaikan kembali setelah kondisi memungkinkan dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan," kata Hida, sapaan akrabnya.
BGN memastikan penyesuaian operasional ini tidak mengubah komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan program MBG. Setiap keputusan terkait pelaksanaan program akan tetap mempertimbangkan keselamatan peserta didik, kesiapan satuan pendidikan, kondisi lapangan, serta kepentingan penerima manfaat.
Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi cepat pemerintah terhadap kondisi darurat bencana, sembari memastikan distribusi logistik dan anggaran program tetap aman. Operasional MBG di enam wilayah tersebut akan kembali aktif secara otomatis ketika aktivitas belajar mengajar tatap muka dinyatakan pulih oleh otoritas pendidikan setempat.