Pemprov Jabar Bahas Pinjaman Rp3,4 Triliun ke PT SMI, Tunggakan DBH Pusat Jadi Pemicu Utama

Penulis: Eri Subagio  •  Senin, 31 Agustus 2026 | 23:06:33 WIB
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan pembahasan pinjaman Rp3,4 triliun ke PT SMI belum memasuki tahap eksekusi.

BANDUNG — Proses pembahasan pinjaman Rp3,4 triliun ke PT SMI ini belum sampai pada tahap eksekusi. Dedi Mulyadi menegaskan hal tersebut melalui akun media sosial pribadinya, Senin (31/8/2026), sambil merinci kondisi fiskal yang mendasarinya.

Angka tunggakan DBH pajak periode 2023–2024 saja mencapai Rp1,2 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp19 miliar yang dibayarkan pemerintah pusat kepada Pemprov Jabar.

Tunggakan DBH Capai Rp1,2 Triliun, Baru Dibayar Rp19 Miliar

Keterlambatan transfer DBH ini menjadi alasan utama Pemprov Jabar mencari tambahan pembiayaan. Regulasi untuk DBH periode 2025–2026 yang masih diproses pun diperkirakan menambah tagihan hingga menembus Rp2 triliun.

Dedi menilai, apabila pemerintah pusat melunasi seluruh kewajiban DBH tersebut, Pemprov Jabar tidak perlu menarik pinjaman dari PT SMI. Ia berharap pembahasan dengan pusat segera menemukan titik terang.

Bagaimana Skema Pelunasan yang Diusulkan?

Untuk menghindarkan APBD dari beban fiskal berkepanjangan, Dedi mengusulkan skema kompensasi. Usulannya, cicilan pinjaman ke PT SMI nantinya dibayarkan langsung oleh Kementerian Keuangan melalui pemotongan hak DBH daerah.

"Jadi bisa jadi tidak akan lagi jadi beban kita," kata Dedi dalam pernyataannya.

Skema tersebut masih berupa usulan. Dedi berharap dapat direalisasikan sehingga kewajiban pembayaran pinjaman dikaitkan langsung dengan dana yang memang menjadi hak Pemprov Jabar dari pemerintah pusat.

Beban Utang Masa Lalu Sentuh Rp1 Triliun

Di luar masalah DBH, keuangan Pemprov Jabar juga masih dibebani kewajiban dari masa pemerintahan sebelumnya dengan total nilai mencapai Rp1 triliun. Beban tersebut terdiri dari cicilan utang pinjaman masa lalu sebesar Rp600 miliar per tahun, serta tunggakan pembayaran BPJS ke pemerintah kabupaten/kota sekitar Rp318 miliar.

"Dalam setiap tahun kita harus bayar dana pinjaman, cicilan. Uangnya sudah dipinjam zaman dulu," ujarnya.

Permintaan Maaf Gubernur ke Warga Jabar

Melihat kondisi fiskal yang belum pulih, Dedi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia mengakui percepatan pembangunan di Jawa Barat belum berjalan optimal seperti harapan warga.

"Mohon maaf pada seluruh warga apabila saya belum bisa bekerja dengan baik sesuai dengan harapan," pungkas Dedi.

Reporter: Eri Subagio
Sumber: sukabumiupdate.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top