GARUT — Dinas Perhubungan Kabupaten Garut memproyeksikan kebutuhan penerangan jalan umum yang ideal di wilayahnya mencapai 21.000 unit. Realisasi saat ini baru sekitar 4.000 unit, sehingga masih ada kekurangan signifikan yang berdampak pada risiko kejahatan malam dan roda ekonomi warga.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Satria Budi, mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah sangat terbatas untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Jika dikerjakan secara mandiri, prosesnya akan berjalan sangat lambat.
"Kalau dipasang oleh kita sendiri, kemampuan Pemda cuma 100 unit setahun. Artinya perlu 30 tahun untuk selesai. Dengan skema ini, 3.000 unit dipasang dan beres dalam setahun," kata Satria kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).
Dalam usulan yang disodorkan ke pemerintah pusat, terdapat dua kategori pekerjaan utama. Pertama, pemasangan 3.000 unit APJ baru yang difokuskan di titik-titik rawan. Kedua, perbaikan 2.167 unit jaringan lama yang rusak.
Pekerjaan pemeliharaan itu mencakup migrasi ke lampu hemat energi (LED) serta pembaharuan kabel penerangan yang sudah tidak berfungsi optimal.
Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama Pemkab Garut menggandeng badan usaha. Pengadaan mandiri oleh pemda dinilai tidak lagi realistis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar ini.
Tanpa keterlibatan swasta dan dukungan pusat, percepatan pemasangan lampu jalan dipastikan lamban. Skema KPBU menjadi opsi krusial untuk menutup ketimpangan infrastruktur yang mencolok di Garut.
Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri masih membedah skema cicilan yang diajukan. Penilaian difokuskan pada kalkulasi beban pembayaran berkala (availability payment) agar tidak mencekik struktur APBD Garut di masa depan.
Jika lolos verifikasi, proyek ini berpotensi menjadi preseden percepatan infrastruktur daerah berbasis pembiayaan kreatif di Indonesia. Keputusan akhir masih menunggu hasil kajian kelayakan dari kedua kementerian tersebut.